Dua Pejabat Korea Utara Terkena Sanksi AS

Dua Pejabat Korea Utara Terkena Sanksi AS

Ri Pyong-chol (kiri), Kim Jong-sik (kanan) / Reuters

REINHA.com – Pemerintah Amerika Serikat telah menempatkan sanksi terhadap dua orang pejabat Korea Utara yang bertindak sebagai pemimpin dalam pengembangan program nuklir di negara tersebut. Sanksi dikeluarkan menyusul sanksi baru yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara pada hari Jumat, 22 Desember 2017.

Perbendaharaan AS menyebut nama kedua orang pejabat tersebut sebagai Kim Jong-sik dan Ri Pyong-chol. Keduanya dikatakan sebagai “Pemimpin Kunci” dalam program rudal balistik yang diselenggarakan Korea Utara.

Sanksi tersebut akan membuat AS memblokir transaksi apapun yang dilakukan Kim Jong-sik dan Ri Pyong-chol di wilayah AS. Pada dasarnya sanksi ini juga akan membekukan aset yang mungkin mereka miliki di AS.

Keterlibatan Kim Jong-sik dan Ri Pyong-chol dalam program rudal balistik sudah tidak diragukan lagi. Kedua pria tersebut secara teratur dipotret bersama pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, saat peluncuran rudal.

Sebuah penyelidikan yang dilakukan Reuters di bulan Mei mengatakan bahwa kedua orang tersebut, bersama dengan pengembang senjata Jang Chan-ha, dipilih sendiri oleh Kim Jong-un dan sangat populer.

Perilaku mereka terhadap Kim Jong-un sangat berbeda dengan ketidakpedulian pembantu senior lainnya, yang kebanyakan membungkuk dan memegang tangan mereka di mulut mereka saat berbicara dengan pemimpin tersebut.

(Baca juga: Korea Utara Mencela Sanksi Baru PBB Sebagai Tindakan Perang)

Kantor berita tersebut melaporkan bahwa Ri Pyong-chol adalah mantan angkatan udara yang dididik di Rusia dan Kim Jong-sik adalah seorang ilmuwan roket veteran. Mereka berdua berada di antara 16 orang Korea Utara yang ditempatkan di bawah sanksi PBB pada hari Jumat lalu.

Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara pada hari Jumat untuk menanggapi uji coba rudal balistik pada tanggal 28 November 2017. Korea Utara mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah “tindakan perang” dan setara dengan blokade ekonomi total.

Sanksi PBB terbaru tersebut antara lain dengan memulangkan semua warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri dalam waktu 24 bulan dan membatasi sumber vital mata uang asing, membatasi pengiriman produk bensin, dan larangan ekspor barang-barang Korea Utara.

# Dua Pejabat Korea Utara Terkena Sanksi AS (rsn-reinha)