PBB: Aung San Suu Kyi Bisa Menjadi Penyebab Genosida
PBB: Aung San Suu Kyi Bisa Menjadi Penyebab Genosida
REINHA.com – Aung San Suu Kyi dan kepala junta militer Myanmar, Jenderal Aung Min Hlaing dapat menghadapi tuduhan genosida di masa depan setelah pembersihan etnis Muslim Rohingya di Myanmar menurut kepala hak asasi manusia PBB.
Zeid Ra’ad Al Hussein, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, meski tidak dalam posisi untuk menbuat tuduhan, percaya bahwa tingkat “serangan mengejutkan dan brutal” terhadap Rohingya di wilayah Rakhine di Myanmar memerlukan penyelidikan serius oleh masyarakat internasional di masa depan.
“Mengingat skala operasi militer, jelas ini harus dilakukan penyelidikan pada tingkat tinggi,” kata Hussein kepada BBC.
“Maksud saya taruhannya begitu besar. Cara sembrono semacam ini yang membuat mereka menanggapi keprihatinan serius masyarakat internasional, benar-benar mengkhawatirkan.”
(Baca juga: MSF Perkirakan 6.700 Orang Rohingya Tewas Dalam Sebulan)
Pada awal Desember, sekitar dua pertiga dari jumlah penduduk Rohingya telah melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, yang dimulai pada bulan Agustus. Lebih dari 650.000 pengungsi Rohingya memasuki Cox’s Bazar di Bangladesh, 60 persen di antaranya adalah anak-anak.
“Japi itu tidak mengejutkan saya jika di masa depan pengadilan membuat temuan semacam itu berdasarkan apa yang kita lihat.” kata Hussein.
Lebih lanjut lagi dia mengatakan ini “bisa jadi fase pembukaan dari sesuatu yang jauh lebih buruk,” kata Hussain, memperingatkan adanya konflik agama potensial yang terjadi antara umat Muslim dan Budha di wilayah tersebut.
Ada seruan yang meluas dari beberapa orang di komunitas internasional agar Suu Kyi melakukan intervensi beberapa bulan sebelum terjadi kekerasan pada musim panas ini.
“Saya memintanya untuk menghentikan operasi militer ini,” Hussein mengatakan tentang pecahnya kekerasan di wilayah Rakhine pada bulan Oktober 2016. “Saya memohon teguran emosionalnya … Untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk mengakhiri ini, dan saya sangat menyesal karena itu tidak terjadi. ”
Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee, juga mengeluarkan sebuah peringatan publik yang mendesak pengekangan di wilayah tersebut dua minggu sebelum pecahnya kekerasan.
Laporan seluruh desa direbut, pemerkosaan sistematis dan ribuan pembunuhan di luar hukum.
Sementara Suu Kyi tidak memiliki kekuatan sedikit pun atas junta militer yang berkuasa, posisinya sebagai pemegang nobel hak asasi manusia yang diakui secara internasional dipandang cukup berwenang untuk membawa militer negaranya ke tempat tugas.
Suu Kyi memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 dimana dirinya berada di bawah tahanan rumah selama hampir 15 tahun sebelum dibebaskan pada tanggal 13 November 2010.
Di bawah konstitusi Myanmar, “mengendalikan kementerian dalam negeri, pertahanan dan perbatasan, serta pasukan keamanan negara dan pegawai negeri.” Suu Kyi juga dilarang memegang jabatan presiden karena anak laki-lakinya adalah warga negara asing.
Sesama pemenang Nobel Malala Yousafzai juga secara terbuka mengkritik penanganan krisis Suu Kyi.
“Selama beberapa tahun terakhir, saya berkali-kali mengecam perlakuan tragis dan memalukan ini,” Malala menulis di Twitter. “Saya masih menunggu Aung San Suu Kyi untuk melakukan hal yang sama. Dunia sedang menunggu dan Muslim Rohingya sedang menunggu.”
(Baca juga: Malala Yousafzai: Dunia Dan Muslim Rohingya Sedang Menunggu)
Sekretaris Negara AS Rex Tillerson mengecam situasi tersebut dan mengklaim bahwa militer Myanmar telah melakukan “kekejaman yang mengerikan” terhadap “ratusan ribu pria, wanita dan anak-anak dimana mereka dipaksa meninggalkan rumah mereka.”
# PBB: Aung San Suu Kyi Bisa Menjadi Penyebab Genosida (jmw-reinha)