Sri Mulyani: Investasi Di Human Capital Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah

Sri Mulyani: Investasi Di Human Capital Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah

IG @Sri Mulyani

REINHA.com – Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia, kualitas SDM Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara sehingga masih perlu perbaikan yang menyeluruh dengan dukungan semua pihak.

Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui akun media sosialnya. Untuk itu pemerintah pemerintah senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, lanjut Sri Mulyani.

(Baca juga: Karena Tembakan, Orangutan Sumatera Alami Kebutaan)

Investasi di human capital bukan hanya tanggung jawab Pemerintah. Bukan hanya tanggung jawab dari satu kementerian tetapi merupakan kolaborasi dari semua stakeholders.

Sri Mulyani berharap kolaborasi antara pemerintah dengan institut-institut seperti Habibie Center dengan dunia akademik maupun dengan swasta akan terus ditingkatkan dan diperkuat sehingga memperbaiki kualitas SDM di Indonesia dengan lebih efektif dan cepat.

Kata Sri Mulyani pada acara Penganugerahan Habibie Award 2018 di Hotel Le Meredian, Jakarta, Selasa 13 November 2018.

Saat ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga tengah berfokus pada pengembangan riset. Dimana Kemenkeu akan mengalokasikan anggaran awal untuk dana abadi penelitian sebesar sekitar Rp1 triliun mulai tahun 2019. Skema ini dilakukan berkaca pada kesuksesan dana abadi beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang sekarang mengelola dana abadi beasiswa sebesar Rp55 triliun.

Menurut Sri Mulyani pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia harus seiring dengan pembangunan infrastruktur. Keduanya merupakan modal dasar bagi Indonesia untuk dapat menjadi negara yang hebat di tahun 2030.

Semua pembangunan menggunakan dana dari APBN yang merupakan Uang Kita, uang yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, kata Sri Mulyani.

# Sri Mulyani: Investasi Di Human Capital Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah