Fadli Zon: Dari Pada Basi-basi, Presiden Sebaiknya Evaluasi Manfaat ASEAN Untuk Indonesia
REINHA.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pernyataan basa-basi Presiden Jokowi dalam KTT Khusus ASEAN – Australia dimana Presiden memberi dukungan kepada Australia untuk menjadi anggota ASEAN perlu dipertanyakan.
Sebelumnya Fadli Zon mempertanyakaan keuntungan ASEAN untuk Indonesia. Menurut Fadli Zon jika 20-30 tahun lalu hal itu masih wajar, sedangkan sekarang Indonesia hanya sebagai pasar bagi negara-negara anggota ASEAN.
Fadli Zon mengatakan Presiden seharusnya mengevaluasi manfaat ASEAN bagi Indonesia, mengingat Indonesia banyak dirugikan oleh keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Menurut Fadli Australia lebih senang dianggap sebagai bagian dari masyarakat Eropa ketimbang Asia apalagi di bawah pemerintahan konservatif yang berkuasa sekarang.
(Baca juga: Rusia Miliki Emas Terbanyak Keenam Di Dunia, Bagaimana Dengan Indonesia?)
Selain itu faktor perbedaan kultur dan politik, secara geografis Australia juga bukan bagian dari Asia Tenggra. ASEAN kan organisasi regional bagaimana bisa kita menawarkan keanggotaan pada negara yang berasal dari region berbeda? kata Fadli Zon.
Masih menurut Fadli Zon jika ingin membuka diri terhadap perluasan keanggotaan, ada negara lain sekawasan yang sebenarnya sudah mengantri sejak lama yaitu Timor Leste dan Papua Nugini.
Itupun kita masih belum sepenuhnya membuka diri. Kita tak bisa menerima Papua Nugini, misalnya, karena terikat pada perjanjian tahun 1983 yang membatasi keanggotaan ASEAN hanya untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja, kata Fadli Zon.
Fadli Zon mengatakan Presiden seharusnya perlu mengevaluasi manfaat ASEAN bagi kepentingan nasional dimana Fadli mengatakan MEA sebenarnya lebih banyak merugikan.
Dengan MEA negara tetangga yang semula punya pasar 5,5 juta penduduknya, kini menjadi punya pasar tambahan sebesar 262 juta penduduk Indonesia.
Bagi negara kompetitif MEA sangat menguntungkan, tapi bagi Indonesia, kita harus membagi pasar buat orang lain. Kita lihat, misalnya sesudah ada MEA vietnam malah berusaha blokade ekspor otomotif kita, jadi dimana pasar bersamanya, kata Fadli.
Dari data-data yang dirilis Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), misalnya. Tahun 2017 lalu, tingkat ekspor kendaraan bermotor kita dalam kondisi utuh (CBU) hanya menyentuh angka 214.971 unit.
Sementara, Thailand mampu mengekspor CBU di kisaran 1,2 juta unit selama 2017. Malaysia bisa ekspor di angka 600 ribu unit, dan Vietnam juga angka ekspornya lebih besar dari kita, yaitu hampir 300 ribu unit. Ini kan memprihatinkan.
Hal tersebut menurut Fadli Zon adalah sebuah kebodohan dimana kita terus menerus membuka pasar untuk orang lain dan sebaliknya orang lain sangat serius menjaga dan memproteksi pasar dan industri dalam negerinya.
Untuk melindungi pasar dan industri pasar dalam negeri orang hanya bisa melakukan proteksi non-tarif. Itu yang tak banyak dilakukan pemerintah Indonesia, kata Fadli.
Menurut data INDEF tahun 2017, kita hanya memiliki hambatan nontarif sebanyak 272 poin. Padahal, Malaysia dan Thailand saja, masing-masing punya hambatan nontarif sebanyak 313 poin dan 990 poin.
Kecilnya jumlah hambatan nontarif di Indonesia menunjukkan buruknya komitmen kita dalam melindungi industri dan pasar dalam negeri. Pemerintah seharusnya serius melindungi pasar dan industri dalam negeri, karena itu mewakili kepentingan nasional kita.
Pemerintah kita mestinya memahami bahwa tidak pernah ada perdagangan bebas yang benar-benar bebas. Setiap negara pasti punya hambatan nontarif demi melindungi kepentingan nasionalnya.
Oleh karena itu Fadli Zon mengatakan jor-joran membuka pasar domestik untuk orang luar bukanlah keputusan yang cerdas.
Lahirnya regulasi impor yang dikeluarkan Vietnam melalui Decree No. 116/2017/ND-CP tentang Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly & Import of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services merupakan cara Vietnam melindungi industri otomotifnya.
Demi kepentingan nasionalnya mereka memang harus merilis aturan semacam itu. Tapi, dari sisi kepentingan Indonesia, kebijakan itu perlu kita protes.
Kebijakan Vietnam tersebut berpotensi membuat ekspor mobil kita ke Vietnam terancam terhenti. Potensi ekspor yang hilang diperkirakan US$85 juta sejak Desember 2017 hingga Maret 2018 ini. Padahal, sebelum ini Vietnam merupakan pasar ekspor otomotif yang sangat menjanjikan bagi Indonesia.
Kasus hambatan nontarif ekspor mobil ke Vietnam ini sebenarnya bisa dijadikan catatan bagi pemerintah kita, bahwa sekali lagi tidak ada perdagangan bebas yang benar-benar bebas.
Jadi dari pada berbasa-basi mengajak Australia masuk menjadi anggota ASEAN, Fadli Zon mengatakan bahwa dirinya sangat ingin mendengar Presiden melontarkan pernyataan bahwa Indonesia akan keluar dari ASEAN jika kepentingan dagang Indonesia dihambat oleh negara-negara ASEAN lain.
# Fadli Zon: Dari Pada Basi-basi, Presiden Sebaiknya Evaluasi Manfaat ASEAN Untuk Indonesia (jmw-reinha)
