Penjelasan Lengkap Said Didu Tentang Isu Kenapa Beli Freeport Sampai Pengelolaan

Penjelasan Lengkap Said Didu Tentang Isu Kenapa Beli Freeport Sampai Pengelolaan

Penjelasan Lengkap Said Didu Tentang Isu Kenapa Beli Freeport Sampai Pengelolaan
Muhammad Said Didu @saididu

REINHA.com – Mengenai pembelian saham Freeport yang diumumkan pemerintah pada tanggal 21 Desember 2018, mantan Sekretaris Kementerian Negara BUMN Muhammad Said Didu pun ikut bicara.

Said Didu menjelaskan secara rinci apa saja yang dirinya ketahui tentang Freeport, dan bagaimana sebaiknya mengelola Freeport setelah Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas.

(Baca juga: Tentang Freeport, Sri Mulyani Skak Balik Para Pengkritik)

Berikut tweet lengkap Said Didu yang dikutip oleh REINHA.com

Sesuai janji saya, saya buat kultwit tentang pembelian saham PT Freeport oleh PT Inalum yang diumumkan pemerintah dan Freeport tgl 21 Desember 2018. Kultwit ini merupakan lanjutan kultwit tentang Freeport sebelumnya yang saya berikan hastag #simalakama.

Kultwit saya ini saya maksudkan sebagai bahan diskusi terkait pembelian saham Freeport oleh inalum – selanjutnya akan saya singkat menjadi pembelian Freeport – karena saya yakin tidak semua sepaham baik yang pro maupun yang kontra terhadap pembelian Freeport tersebut.

Seperti saya uraikan pada kultwit saya sebelumnya #simalakama bahwa keputusan apapun yang dipilih oleh pemerintah terkait Freeport dipastikan akan menimbulkan kontraversi karena :

  1. Banyak variabel kebijakan yang multitafsir, dan
  2. Upaya politisasi kasus tersebut

Pada kultwit #simalakama bahwa terdapat 3 pilihan Freeport :

  1. Hentikan kontrak dengan Mc Moran AS dan ambil alih sepenuhnya,
  2. Ubah kontrak jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus dan ambil saham langsung mayoritas,
  3. Ubah KK menjadi IUPK dengan pengambilan saham bertahap

Kultwit tentang Freeport saya buat sebagai akumulasi pengetahuan saya selama ini terutama saat diikutkan mantan Menteri ESDM pak Sudirman Said dalam perundingan penyelesaian Freeport tahun 2014-2015 yang mencapai puncaknya saat terjadinya kasus papa minta saham.

Seperti saya uraikan sebelumnya bahwa solusi pilihan apapun yang dipilih tentang freeport hampir dapat dipastikan akan menimbulkan debat apalagi di tahun politik. Ini disebabkan karena banyak sekali wilayah abu dalam proses tersebut yang dapat digoreng secara politik.

Setelah pembelian Freeport oleh inalum, terdapat minimal 6 hal yang menjadi topik diskusi :

  1. Kenapa harus dibeli,
  2. Kenapa baru sekarang,
  3. Kenapa harganya harus sebesar itu,
  4. Kenapa harus utang dari LN,
  5. Bagaimana penyelesaian masalah lingkungan,
  6. Pengelolaan

Kenapa harus dibeli ? Ada 2 penafsiran tentang hal ini. Pihak 1 menyatakan bahwa sebaiknya tunggu saja kontrak habis tahun 2021 maka akan kembali ke pemerintah secara gratis. Pihak kedua lain berpendapat bahwa karena sesuai kontrak maka tidak bisa diperoleh gratis.

Pihak yang berpendapat bahwa setelah habis kontrak 2021 bisa diperoleh gratis antara lain Bang Ramli Rizal dan pak Faisal Basri sementara yang berpendapat bahwa walau habis kontrak 2021 tidak bisa otomatis diperoleh secara gratis adalah pemerintah, saya sendiri dan prof Mahfud MD.

(Baca juga: Rizal Ramli: Indonesia Bisa Tolak Perpanjangan Kontrak Freeport, Kok Dipelintir Jadi Wajib Perpanjang?)

Awalnya prof Mahfud MD juga berpendapat bahwa perundingan yang dilakukan pak Sudirman Said untuk mengubah KK menjadi IIPK adalah permainan untuk mendapatkan sesuatu karena bisa diperoleh secara gratis setelah 2021. Saat itu saya atur pertemuan pak MMD denga pak SS akhirnya clear.

Lewat kultwit prof Mahfud MD sudah menjelaskan hal tersebut dan saya nyatakan bahwa penjelasan tersebut benar karena saya saksi sejarahnya. Saat perundingan tersebut tekanan sangat tinggi termasuk arahan-arahan dari atasan pak Sudirman Said yang kadang berubah.

Puncak dari kerasnya kepentingan di Freeport terbukti saat kami menemukan rekaman pembicaaraan antara SN, RCH, dan Dirut Freeport yang seakan SN dan RCH bisa mengatur keputusan tentang Freeport sesuai keinginan mereka dengan berbagai imbalan – kasus papa minta saham.

Alasan yang digunakan oleh pihak yang menyatakan bahwa sebenarnya Freeport bisa diperoleh secara gratis setelah kontrak habis adalah :

  1. Bahwa otomatis setelah 2021 kembali ke indonesia seperti Migas, dan
  2. Bahwa seperti kontrak tambang lain kontraknya tidak perlu diperpanjang.

Alasan tersebut tidak salah jika kontrak karya Freeport dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani 1991 tidak mecantumkan klausul yang berikan keamanan investasi bagi Freeport Mc Moran di Papua. Saya coba pahami posisi pemerintah saat itu memberikan jaminan investasi.

Saat berunding dengan Freeport saya banyak diskusi dengan Bob Hasan yang paham latar belakang Kontrak Karya generasi I 1967 – 1991 dan pak Ginanjar yang menandatangani kontrak generasi II thn 1991 – 2021. Rasionalitas saya menyatakan bahwa kedua kontrak tersebut cocok pada masanya.

Dalam kontrak karya generasi II tercantum :

  1. Bahwa pihak Freeport berhak meminta perpanjangan kobtrak 2×10 tahun setelah kontrak habis.
  2. Pemerintah tidak bisa menghalangi tanpa alasan rasional,
  3. Kontrak hanya tunduk pada UU yang sudah berlaku saat kontrak ditandatangani.

Atas dasar butir 18 dan posisi Kontrak Karya Freeport dengan pemerintah Indonesia tahun 1991 “setara” dengan UU karena mendapatkan persetujuan dari DPR menjadikan alternatif penyelesaian kontrak setelah 2021 menjadi terbatas kecuali kita siap berperkara di Arbitrase.

Ada pihak dengan semangat menyatakan kita hadapi aja di Arbitrase. Saya katakan ide tersebut cocok disampaikan di bangku kuliah dan pasti dengan mudah dikatakan bagi pihak yang belum tahu secara rinci permasalahan jika Freeport berhenti beroperasi.

Jika terjadi kasus arbitrase maka operasional tambang freeport berhenti. Jika berhenti sekitar sebulan saja maka perkiraan saya Freeport sangat sulit atau tidak mungkin lagi dibuka dan dioperasikan selamanya karena ada persoalan teknis dan non teknis muncul.

Masalah non teknis adalah kemungkinan “diambilalihnya” tambang oleh suku-suku Papua yang merasa berhak dan kemungkinan masuknya OPM menguasai lokasi. Masalah teknisnya bahwa terowongan tambang yang panjangnya sudah sekitarr 600 km akan runtuh karena tidak dipelihara lagi

(Baca juga: Mahfud MD Jelaskan Secara Lengkap Tentang Persoalan Freeport)

Selain itu jika Freeport berhenti operasi maka ekonomi Papua diperkirkan akan menghadapi masalah serius karena peran Freeport terhadap ekonomi papua sangat dominan. Jika ini terjadi dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial yang membuat masalah makin rumit.

Atas pertimbangan :

  1. Hukum (kontrak karya),
  2. Realiras lapangan pengelolaan tambang,
  3. Stabilitas sosial ekonomi papua maka saat itu kami bersama pak Sudirman Said bersikap bahwa solusi efektif keberlanjutan kontrak Freeport adalah melalui perundingan.

Salah satu landasan perundingan yangg digunakan adalah MOU antara pemerintah dengan Freeport yang dibuat saat pemerintahan Pak SBY. Mou tersebut intinya bahwa Freeport wajib memenuhi 17 butir permintaan pemerintah dan pemda papua jika ingin membahas tindak lanjut kontrak.

Jadi adalah tidak benar isu yang dikembangkan oleh pihak yang tidak paham seakan presiden saat itu SBY memperpanjang kontrak Freeport. MOU itu adalah peta jalan untuk pembahasan proses perundingan untuk membahas kontrak yang akan habis tahun 2021. Kenapa SBY melakukan itu?

MOU itu dibuat karena 2 hal :

  1. Sebagai peta jalan untuk pelaksanaan UU Minerba oleh freeport, termasuk pembangunan smelter, dan
  2. Peta jalan perundingan tindak lanjut kontrak,
  3. Sebagai pegangan kepastian Freeport yang akan investasi sktr $ 20 milyar untuk tambang dan smelter.

Sesuai uraian saya bada butir 26, sebagai yang paham tentang kebijakan publik – rasionalitas obyektif saya menyatakan MOU tersebut adalah benar – kecuali yang mau menggoreng secara politik atau kepentingan subyektif bisa saja membelokkan substansi MOU tersebut.

Dalam MOU tersebut sama sekali tidak ada arahan apakah kontrak akan diperpanjang atau tidak dan kalau diperpanjang akan seperti apa. Yang ada adalah kewajiban freeport yang harus dipenuhi jika ingin membahas perpanjangan kontrak tahun 2019 (2 tahun sebelum kontrak berakhir).

Beberapa hal penting dalam MOU tersebut antara lain :

  1. Divestasi saham,
  2. Pembangunan smelter,
  3. Peningkatan pendapatan negara dan daerah,
  4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
  5. Peningkatan alih teknologi

Terhadap kemungkinan arbitrase jika keputusan pemerintah adalah tidak mau berunding solusi kontrak yang berakhir 2021 dikemukakan berkali-kali oleh pihak Freeport bahkan (kalau tidak salah) sudah pernah mengirim aduan ke Arbitrase tentang hal ini. Kita hadapi saja ?

Banyak pihak yang dengan “semangat nasionalisme” berpendapat bahwa kita hadapi saja. Saya katakan jika lewat jalur arbitrase maka yang terjadi adalah “menang jadi arang dan kalah jadi abu”. Nasionalisme saya adalah bahwa tambang tersebut harus memberikan manfaat buat rakyat.

Atas uraian bagian pertama yang terkait akhiri kontrak vs beli saham saya katakan bahwa solusi realistis adalah melanjutkan kerjasama dengan Freeport agar tambang tidak berhenti beroperasi – bukan menghentikan kontrak. Terhadap kenapa harus beli saham akan dibahas tersendiri.

Sampai butir 32, dari 6 point isu yang akan saya bahas, saya sudah coba uraikan kenapa kita pilih jalan berunding dengan Freeport dan bukan jalan putuskan kontrak. Butir selanjunya adalah kenapa baru sekarang dilaksanakan ?

Pernyataan bombastis yang muncul menyatakan bahwa karena pemerintahan sebelumnya tidak mampu. Pernyataan ini saya katakan pernyataan overdosis secara politik. Karena tidak sepenuhnya demikian. Bahkan jika pernyataan overdosis ini berlanjut akan muncul pernyataan kontra.

Pernyataan kontra terhadap pernyataan bahwa pemerintahan sebelumnya sudah muncul juga bahwa bisa saja jika pemerintahan lain bukan beli atau kalaupun beli tidak dengan utang LN tapi dengan cara seperti saat pemerintahan SBY membeli inalum lewat APBN sehingga langsung jadi BUMN.

Atas pro kontra tersebut dari awal saya sudah mengingatkan bahwa penyelesaian Freeport sebaiknya mengurangi bobot politik karena sangat banyak variabel yang sangat debatable secara politik. Dan jika ini terjadi maka yang akan muncul adalah meningkatnya resiko bisnis Freeport.

Uraian saya selanjutnya mencoba tidak terpengaruh terhadap pro-kontra tersebut. Tapi menguraikan kenapa proses tersebut baru bisa terjadi sekarang. Apakah kebijakan pemerintah membeli dengan harga sebesar itu dan lewat utang LN akan saya bahas tersendiri.

Kontrak Karya Generasi I (1967-1991) terkesan menguntungkan Freeport. Saya memahami kebijakan tersebut adalah tepat saat itu karena Irian Jaya baru bergabung dengan RI dan ada investor yang berani masuk adalah suatu yang diperlukan agar ekonomi Papua bisa segera berjalan.

Kontrak Karya generasi II (1991 – 2021) dibuat karena pihak Freeport menemukan cadangan baru yang sangat besar namun dibutuhkan investasi yang juga sangat besar karena lokasinya sekitar 2.000 meter di bawah tanah dan butuh teknologi baru sehingga butuh jaminan investasi.

Saat itu Indonesia belum siap mengelola tambang tersebut tapi Indonesia inginkan agar suatu saat tambang Freeport dikuasai dan dikelola oleh Indonesia. KK generasi II mencoba akomodir 2 hal tersebut :

  1. Investasi berlanjut, dan
  2. Diambil alih secara bertahap

Selain itu juga peningkatan pendapatan negara dan daerah. Sehingga pada KK generasi II memuat 3 hal pokok :

  1. Jaminan keamanan investasi,
  2. Mekanisme pengambilalihan secara bertahap lewat divestasi,
  3. Peningkatan pendapatan negara dan manfaat bagi daerah

Artinya sejak KK generasi II sudah ada peta jalan untuk mengambil alih pengelolaan dari Freeport dilanjutkan dengan MOU lebih rinci pada saat pemerintahan SBY sebagai butir-butir peta jalan untuk pembahasan kontrak yang akan habis 2021 sebagai pelaksanaan UU Minerba.

Pasti muncul pertanyaan ngapai pemerintahan SBY buat MOU. Menurut saya ini bentuk kewajiban pemerintah melaksanakan UU dalam hal ini UU Minerba yang ditetapkan tahun 2009. Apakah pemerintah selanjutnya gunakan MOU tersebut – terserah pemerintah berikutnya. Ini biasa saja.

Salah satu yang memicu kenapa diperlukan percepatan pembahasan kepastian keberlanjutan operasi Freeport karena diperhitungkan 2017 tambang atas tanah habis dan jika tambang bawah tanah terlambat investasi maka operasi tambang freeport akan stagnan selama 2 tahun.

Hal yang dikhawatirkan adalah jika operasional tambang Freeport berhenti sementara maka akan terkadi PHK, ekonomi papua terganggu, dan potensial terjadi gejolak sosial di Papua, termasuk pengurangan pelayanan dan sumbangsih Freeport ke masyarakat papua.

Atas pertimbangan butir 43 tersebut, maka atas persetujuan presiden Jokowi, menteri ESDM Sudirman Said melakukan perundingan dengan Freeport yang sebagian berbasis pada MOU pemerintahan presiden SBY karena MOU tersebut masih sejalan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi.

Perundingan baru pada tahap untuk memenuhi isi MOU, termasuk divestasi saham dan sudah mau masuk rincian bagaimana cara divestasi datanglah genderuwo yang ingin mengambil manfaat dari proses tersebut yang mengatasnamakan presiden Jokowi yang dikenal kasus dengan kasus papa minta saham.

Artinya kenapa baru bisa dilakukan sekarang karena 5 hal :

  1. Kontrak akan habis,
  2. Pelaksanaan UU Minerba,
  3. Freeport berkenan jual saham,
  4. Inalum sudah dimiliki Indonesia yang mau dan mampu cari utang untuk membeli, dan
  5. Dukungan kebijakan pemerintah

Fakta butir 46 menunjukkan bahwa siapapun presidennya saat ini proses terhadap freeport akan terjadi karena dalam rangka pelaksanaan UU Minerba dan akan berakhirnya Kontrak Karya generasi II. Justru kalau terjadi overdosis pernyataan prestasi politik maka timbul pro-kontra.

Alasan ini pernah disampaikan ke media oleh Bpk Presiden Jokowi bahwa pembahasan tindak lanjut Freeport baru dilakukan 2019 dan pernah digunakan oleh Pak Luhut meminta agar perundingan dengan Freeport oleh pak Sudirman Said ditunda sampai 2019. Kenapa dilakukan sekarang?

Saya berharap agar debat penafsiran demi politik dikurangi. Saya paham dasar hukum yang bisa digunakan kenapa pembahasan kontra bisa dilakukan sebelum 2019 tapi lebih baik saya tidak buka kerena nanti dianggap memihak. Silakan publik perdebatkan butir 47 – 49 tersebut.

Proposal mekanisme divestasi yang disiapkan pak Sudirman Said dan Tim tahun 2015 sebenarnya berbeda dengan mekanisme yang dipilih saat ini tapi saya pilih tidak kemukakan di sini karena saya percaya bahwa mekanisme yang dipilih pemerintah saat ini pasti punya alasan yang kuat.

Kesimpulan dari isu bahwa kenapa baru sekarang terjadi divestasi karena :

  1. Pelaksanaan UU dan kondisi yang memungkinkan – siapapun pemerintahannya,
  2. Bahwa kesepakatan yang terjadi, termasuk membeli saham merupakan topik yang pasti akan timbul pro-kontra. Biasa saja !!

Setelah saya bahas sub topik : 1) kenapa harus dibeli, dan 2) kenapa baru saat ini dilakukan, sekarang saya akan bahas kenapa harga pembelian sebesar itu dan apakah uang tersebut memang untuk beli saham atau membayar Rio Tinto?

Pro-kontra yang sangat keras tentang besaran harga adalah :

  1. Kenapa mahal mencapai Rp 56 trilyun untuk harga sekitar 42 % saham, dan
  2. Kenapa milik sendiri kok dibeli?

Setelah pemerintah pilih mekanisme divestasi yang dipilih adalah saham dibeli oleh BUMN Inalum termasuk Pemda – bukan dibeli pemerintah seperti pembelian inalum yang dilakukan oleh pemerintahan SBY melalui APBN – maka semua proses adalah mekanisme korporasi.

Karena mekanismenya adalah mekanisme korporasi maka seluruh perhitungan harga dan mekanisme pembayaran adalah mekanisme korporasi, termasuk cara menghitung nilai saham dipastikan menggunakan standar internasional. Yang salah jika dalam prosesnya ada penumpang gelap.

Saya percaya bahwa pak Budi Sadikin sebagai pimpinan perunding adalah seorang profesinal yang saya yakin mengikuti kaidah-kaidah profesional. Atas kemampuan pak Ignasius Jonan mencari celah perundingan saya juga yakin bahwa sudah memilih pilihan terbaik dari pilihan yang sulit.

Saya tidak akan bahas lebih panjang tentang harga tersebut karrna pihak Inalum sudah jelaskan secara rinci harga sebesar itu. Silakan publik diskusi sesuai penjelasan tersebut. Sikap saya bahwa sampai tidak terbukti ada yang terbaik saya amggap uraian Inalum rasional.

Pertanyaan selanjutnya apakah pembayaran tersebut beli saham atau beli participating interest (PI) Rio Tinto?

Adanya hak PT Rio Tinto bersumber dari “pinjaman” modal investasi kepada Freeport yang dibayar lewat hak pengambilan sebagian produk Freeport untuk dijual oleh Rio Tinto. Sederhananya Freeport menggadaikan produk tambang Freeport ke Rio Tinto. Itu saja.

Perlu diingat bahwa masalah Rio Tinto muncul saat tercapai kesepakatan bahwa Freeport setuju menjual sahamnya secara mayoritas ke pihak Indonesia dan Rio Tinto menemui pemerintah Indonesia bahwa dia punya “hak gadai” di Freeport dan meminta dicarikan solusi.

Saya tidak pernah membaca solusi ini secara terbuka tapi saya bisa menduga bahwa pemerintah meminta agar Freeport membebaskan “hak gadai” Rio Tinto dengan cara mengembalikan atau membayar utang Freeport ke Rio Tinto. Perkiraan saya seperti itu.

Artinya yang terjadi adalah Freeport Mc Moran menerima pembayaran dari PT Inalum dan sebagian digunakan untuk membayar Rio Tinto. Berapa besarnya? Itu urusan internal Freeport Mc Moran dengan Rio Tinto. Terpenting bahwa sekarang Freeport sudah bebas dari “hak gadai” Rio Tinto.

Terhadap isu bahwa punya kita kok dibeli sendiri. Pernyataan ini valid jika tambang freeport tidak terikat dengan Kontrak yang sudah saya jelaskan sebelumnya serta sistem kontraknya adalah menggunakan kontrak migas.

Perbedaan utama kontrak tambang denga migas antara lain :

  1. Status asset,
  2. Kepemilikan produk,
  3. Hak atas cadangan yang ada,
  4. Penyelesaian saat akhir kontrak. Ini perlu dijelaskan agar tidak keliru dalam membahas.

Status asset di migas bahwa semua asset – termasuk sendok makan pun – di migas adalah milik negara karena dibayar negara lewat cost recovery sementara asset di kontrak tambang semuanya adalah milik kontraktor. Sehingga kalau asset di tambang mau diambil harus dibayar.

Kepemilikan produk di migas langsung terbagi antara milik kontraktor dan milik negara sesuai kontrak. Sementara semua produk tambang adalah milik kontraktor. Kontraktor membayar ke negara lewat pembayaran royalti dan penerimaan lainnya.

Hak atas cadangan yang ada bagi kontraktor migas hanya berhak terhadap prosentase produk sesuai kontrak sampai masa kontrak habis, sementara di Tambang semua cadangan menjadi hak kontraktor sampai masa kontrak habis atau cadangan habis.

Penyelesaian di akhir kontrak untuk Migas maka semua asset dan cadangan diambil negara secara gratis karena sudah dibayar ke kontraktor lewat mekanisme cost recovery sementara tambang, kecuali cadangan maka semua asset tetap milik kontraktor. Kalau mau ambil ya dibeli.

Kesimpulan sub bahasan kok harganya saham adalah bahwa menurut saya itu adalah hasil perhitungan berbasis kaidah-kaidah profesional dan sesuai aturan tidak benar membeli punya sendiri. Silakan perdebatkan dengan kaidah profesional mekanisme korporasi kecuali ada penyimpangan.

Setelah membahas : 1) kenapa harus beli, 2) kenapa baru sekarang, dan 3) kenapa harganya Rp 56 trilyun, butir selanjutnya saya coba membahas kenapa harus utang dari Luar Negeri.

Pro-kontra tajam terhadap isu ini adalah :

  1. Kenapa harus utang dari LN,
  2. Kenapa gunakan global bond,
  3. Apakah tingkat bunganya rasional,
  4. Apakah tidak terjadi bahwa global bond tersebut dibeli lagi oleh pemilik Freeport yang lama, dan
  5. Apakah dengam utang sah kita sudah memiliki?

Saya coba memahami kenapa pemerintah meminta Inalum mencari pinjaman dollar dari LN untuk membeli saham Freeport karena saat itu nilai kurs rupiah sedang melemah, jika inalum mencari pinjaman dollar dari dalam negeri maka permintaan dollar naik – nilai tukar akan melemah.

Pilihan kebijakan tersebut memang bagaikan buah #simalakama juga. Jika gunakan pinjaman dalam negeri akan membuat nilai tukar melemah dan jika gunakan pinjaman luar negeri pasti memunculkan banyak pertanyaan seperti uraian pada butir sebelumnya.

Alasan gunakan global bond mungkin karena kalau gunakan pinjaman Bank LN prosesnya panjang dan butuh jaminan ril asset inalum yang mungkin tidak cukup. Saya tidak bahas panjang tentang hal ini karena saya yakin pak Budi Sadikin sebagai mantan Dirut Mandiri sudah pertimbangkan semua.

Terhada[ pertanyaan apakah pemilik lama bisa jadi pemilik global bond yang dipinjam oleh PT Inalum, secara teori bisa tapi secara hukum tidak bisa mempengaruhi komposisi suara dalam proses pengambilan keputulusan dalam korporasi. Keputusan tetap sesuai proporsi kepemilikan saham.

Apakah dengan utang kepemilikan sudah sah? Secara hukum sudah sah bahwa saat ini komposisi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia adalah :

  1. Freeport McMoran sekitar 49 %,
  2. PT Inalum sekitar 32 %,
  3. BUMD Pemda (dititip di Inalum) 10 %, dan
  4. Pemerintah sekarang 9 %

Kesimpulan dari sub bahasan kenapa harus utang dari LN adalah bahwa kondisi ekonomi nasional dan kondisi obyektif PT Inalum mengharuskan mencari utang dari LN dengan global Bond. Masalah ini silakan didiskusikan secara obyektif dan non politik.

Setelah bahas tentang : 1) kenapa harus dibeli, 2) kenapa baru sekarang, 3) kenapa harganya sebesar itu, 4) kenapa harus utang ke LN sekarang saya akan coba bahas tentang tanggung jawab lingkungan dan kepastian perpajakan.

Isu yang menonjol tentang hal ini adalah adanya hasil perhitungan ahli lingkungan yang “diamini” oleh BPK RI bahwa terjadi kerusakan ekosistem akibat pembuangan limbah B3 oleh Freeport yang nilainya sekitar Rp. 185 trilyun. Walaupun dalam pernyataan akhir BPK bahwa itu bukan kerugian negara.

Saya perkirakan isu ini akan terus berlanjut karena solusi kebijakan menghilangkan kewajiban tersebut terjadi mendekati target penyelesaian divestasi. Saya tidak membahas lebih lanjut masalah ini karena pengetahuan saya tentang hukum lingkungan terbatas. Silakan pihak lain bahas.

Saya sudah beberapa kali mengunjungi Freeport, termasuk ke pengelolaan limbah. Dimasukkannya limbah tailing dengan status B3 bukan karena termasuk limbah kimia berbahaya tapi karena jumlahnya yang sangat besar mencapai sekitar 150.000 – 200.000 ton per hari !!!

Dengan kepemilikan saham pihak Indonesia sekitar 51 % maka tanggung jawab perbaikan pengelolaan limbah ke depan (mungkin termasuk perbaikan kerusakan sebelumnya) secara logika menjadi tanggung jawab korporasi secara proporsional sesuai proporsi kepemilikan saham.

Pihak Freeport McMoran bisa menghindar dari sanksi lingkungan karena dalam kontrak karya berbunyi bahwa kedua belah pihak hanya mengakui hukum yang sudah berlaku saat kontrak ditandarangani tahun 1991 sementara UU Lingkungan sepengetahuan saya disahkan setelah tahun 1991.

Terkait pemberian jaminan kepastian pajak tetap dengan istilah “nail down” sampai 2041, diskusi yang muncul adalah apa hak pemerintah sekarang memberikan jaminan tersebut sementara bisa saja pemerintahan berikutnya mengubah (bisa naik atau bisa turun).

Dari dulu pihak Freeport meminta jaminan ini demi kepastian investasi karena investasi tambang bawah tanah dan smelter sangat besar, resiko tinggi, marjin kecil dan pengembalian lama sehingga sangat sensitif denggan besaran pajak. Secara rasional saya memahami pemberian ini.

Walau secara rasional obyektif bahwa pemberian kepastian pajak selama kontrak adala baik namun jika dibahas secara politik dipastikan akan selalu ada celah untuk diperdebatkan. Monggo saja.

Kesimpulan sub bahasan tentang lingkungan dan jaminan pajak tetap bahwa kebijakan tersebut secara obyektif dan rasional dapat dipahami namun secara politik tetap terbuka bisa diperdebatkan, apalagi tentang lingkungan karena terlihat perubahan arah mendadak saat mendekati keputusan divestasi.

Setelah bahas sub topik : 1) kenapa dibeli, 2) kenapa baru sekarang 3) kenapa harganya sebesar itu, 4) kenapa utang dari LN, 5) bagaimana isu lingkungan dan pajak maka butir-butir ulasan ke depan adalah bagaimana sebaiknya pengelolaan PT Freeport ke depan.

Seperti diketahui bahwa sejak 21 Desember 2018 komposisi kepemilikan saham PT Freeport :

1) Freeport Mc Mooran sktr 49 %
2) PT Inalum sktr 32 %
3) BUMD Papua 10 %
4) pemerintah pusat skt 9 %.

Secara undang-undang PT jika pihak Indonesia bersatu maka menjadi saham pengendali.

Isu yang diperdebatkan terkait hal ini adalah kenapa Freeport Mc Moran yang memiliki saham lebih rendah dari seluruh saham pihak Indonesia (sktr 49 %) jadi pengendali PT Freeport? Ini tergambar dari susunan Komisaris dan Direksi. Komut dan Dirut dari Freeport McMoran.

Permintaan tersebut sejak dulu jadi persyaratan yang diminta oleh pihak Freeport bahwa walaupun dia minoritas tetap minta sebagai pengendali dan sepertinya pemerintah memenuhi permintaan tersebut. Apakah itu melanggar UU?

Alasan yang digunakan oleh Freeport McMoran sebagai pengendali adalah keamanan investasi dari intervensi politik. Selama ada dalam perjanjian induk pemegang saham maka bisa saja saham minoritas sebagai pengendali. Ini pernah terjadi saat Cemex mengendalikan SI walau minoritas.

Saya termasuk yang setuju pengendali operasional dipegang oleh meraka karena saya khawatir jika dikendalikan oleh PT Inalum selain masalah penguasaan teknologi juga menjadi rawan intervensi kekuasaan ke bisnis Freeport. Saya paham betul bahaya ini tapi belum saatnya saya buka.

Melihat komposisi Komisaris dan Direksi PT Freeport yang baru, dari yang saya kenal seperti Budi Sadikin (komisaris), Amin Sunaryadi (Wakomut – mantan pimpinan KPK) dan pak Orias (Wadirut) adalah orang profesional. Semoga mereka tetap di jalan yang lurus.

Saat ini Freeport menghadapi agenda investasi yang sangat besar berupa investasi tambang bawah tanah dan investasi pembangunan smelter. Diperkirakan Freeport akan menambah utang ratusan trilyun rupiah untuk kedua investasi tersebut.

Saya berharap pimpinan Freeport berani membersihkan benalu di Freeport yang masih ada jika tidak mau berubah dan juga berani melawan model-model seperti papa minta saham dalam investasi Freeport ke depan, termasuk teman papa yang msh cawe-cawe dalam rencana pembangunan smelter dll.

Hal lain yang perlu diwaspadai adalah pemburu rente dari pihak yang memberikan sumber pinjaman serta sumber teknologi. Tetaplah konsisten untuk meningkatkan pendapatan negara dan daerah, penggunaan produk dalam negeri, dan penggunaan SDM dalam negeri.

Saya berharap agar pimpinan Freeport yang baru segera menyampaikan secara terbuka kepada pemda dan masyarakat Papua realitas perubahan dan perubahan manfaat secara realistis agar harapan mereka tidak melebihi yang sebenarnya akan terjadi. Ini agenda penting.

Alhamdulillah setelah hampir 8 jam sudah selesai kultwit tentang Freeport dengan 7 sub isu mulai dari kenapa harus dibeli sampai pengelolaan ke depan. Ini sekedar bagi pengetahuan untuk bahan diskusi.

# Penjelasan Lengkap Said Didu Tentang Isu Kenapa Beli Freeport Sampai Pengelolaan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.