Kejaksaan Hentikan Perkara Penistaan Agama Nakes Laki-laki Yang Memandikan Jenazah Perempuan

Kejaksaan Hentikan Perkara Penistaan Agama Nakes Laki-laki Yang Memandikan Jenazah Perempuan

Ilustrasi pemakaman jenazah pasien virus corona. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).

REINHA.com – Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara, hari Rabu (24/02), menghentikan kasus perkara pemandian jenazah Covid-19 berjenis kelamin perempuan oleh sejumlah tenaga kesehatan (nakes) laki-laki.

Sebelumnya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), mengatakan “tindakan pemandian jenazah ini dilakukan atas dasar kedaruratan”.

(Baca juga: India Temukan 240 Varian Baru Virus Corona Yang Mungkin Lebih Menular Dan Berbahaya)

Dikutip dari BBC Indonesia, kabar penghentian perkara ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Agustinus Wijono Dososeputro, di kantornya, Rabu (24/2) sore.

“Kejaksaan menghentikan perkara ini dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), artinya perkara ini ditutup,” kata Agustinus dalam konfrensi persnya dengan wartawan di kantor Kejari Pematang Siantar.

(Baca juga: Kemenkes Dan Kemenag Gelar Vaksinasi Massal Covid- 19 Untuk 1000 Tokoh Lintas Agama)

Agustinus mengatakan alasan penghentian perkara “karena unsur penodaan agama yang dilakukan oleh keempat terdakwa tenaga kesehatan itu tidak terbukti”.

Lalu, unsur dengan sengaja menghina agama, yang dilakukan para terdakwa kepada jenazah perempuan juga tidak terbukti.

“Keempatnya tidak terbukti melanggar pasal 156 A Jo Pasal 55 UU tentang Penistaan Agama,” kata Agustinus.

Agustinus mengaku ada kekeliruan penelitian yang dilakukan jaksa dalam mengkaji berkas yang sempat dinyatakan lengkap atau P-21 ini.

Agustinus menerangkan bahwa perbuatan keempat terdakwa tenaga kesehatan saat itu hanyalah untuk melakukan pemulasaran di masa pandemi Covid-19.

Agustinus membantah penghentian perkara dugaan penistaan agama karena ada intervensi dari pihak lain.

“Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan mengacu pada unsur dan hukum acara pidana. Saya siap menerima jawaban pihak mana pun yang ingin melakukan praperadilan atas penghentian perkara ini,” kata Agustinus.

Awal Permasalahan

Dikutip dari VivaNews, empat petugas yang memandikan jenazah, masing-masing berinsial DAA, RE, ES dan RS. Mereka diduga melanggar Pasal 156 A KUHP tentang tindak pidana penistaan agama dan tidak memberikan pelayanan medis sesuai standar prosedur operasional dijelaskan dalam Pasal 79 Jo Pasal 51 Undang-undang No 79 tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran.

“Masalahnya penistaan agama,” ungkap Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pematang Siantar, AKP. Edi Sukamto, Rabu 24 Februari 2021.

(Baca juga: Kementerian LHK Ajak Masyarakat Ajukan Calon Peraih Penghargaan Kalpataru, Begini Caranya!)

Edi menjelaskan berkas perkara keempat petugas itu sudah dinyatakan lengkap alias P21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematang Siantar.

“Sudah dilimpahkan kasusnya ke Kejaksaan Siantar,” ujar Edi tanpa membeberkan kapan berkas perkara itu diserahkan ke pihak Kejaksaan.

Kasus ini berawal dari protes keras warga bernama Fauzi, yang istrinya meninggal dunia di RSUD Djasamen Saragih, Kota Pematang Siantar. Tanpa sepengetahuan dan izin pihak keluarga, jenazah istrinya dimandikan keempat petugas laki-laki dengan prosedur jenazah COVID-19.

Dalam video berdurasi 3 menit 11 detik itu, Fauzi menilai tindakan rumah sakit menyimpang dan tidak diperlakukan sesuai dengan syariat Islam yang merupakan agama yang dianut jenazah. Sebab, jenazah istrinya dimandikan oleh orang yang bukan muhrimnya.

(Baca juga: Jokowi Disambut Hujan Lebat Saat Mengunjungi Desa Makata Keri Di Sumba Tengah)

“Dimandikan empat orang lelaki, dua Kristen dan dua Muslim,” kata Fauzi dalam video yang diterima kumparan, Rabu 23 September 2020.

Fauzi menjelaskan, istrinya meninggal pada Minggu 20 September 2020, lalu, sekitar pukul 17.00 WIB. Ia menyebut, istrinya bukan merupakan pasien corona. “Saya tidak boleh masuk. Lalu saya curi-curi (mengintip). Karena ketahuan, pintu dikunci, saya disuruh keluar,” sebut Fauzi.

Fauzi melaporkan hal itu, kepada pihak kepolisian dan dilakukan penyelidikan hingga penetapan keempat petugas tersebut sebagai tersangka.

Tanggapan MUI Pusat

Diberitakan BBC Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Muhammad Cholil Nafis, sebelumnya menyerukan perdamaian antara tenaga kesehatan RSUD Djasamen Saragih di Sumatera Utara dan keluarga jenazah Covid-19.

Menurut Cholil Nafis, kasus ini berawal dari ketidakpahaman empat tenaga kesehatan laki-laki dalam memandikan jenazah perempuan Muslim.

“Penelusuran kami, di sana nakesnya tak paham oleh fatwa ini, karena itu sebenarnya kita berharap ini juga ada persoalan ketersinggungan juga di pihak keluarga almarhumah.”

(Baca juga: Anton Hadjon: Flores Timur Dapat Bantuan Alat Cuci Darah, PCR Dan CT-Scan)

Fatwa yang dimaksud Cholil adalah Fatwa No. 18 Tahun 2020 mengenai pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19. Fatwa ini dikeluarkan pada Maret 2020 lalu.

Cholil Nafis juga mengingatkan agar rumah sakit dan pelayan kesehatan bekerja sama dengan tokoh agama untuk menerapkan pedoman ini sebagai standar pengurusan jenazah.

“Oleh karena itu, sepertinya kita perlu menjadikan fatwa MUI itu sebagai SOP untuk mengurus jenazah Muslim atau Muslimah,” katanya.

# Kejaksaan Hentikan Perkara Penistaan Agama Nakes Laki-laki Yang Memandikan Jenazah Perempuan

  • 4
    Shares

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.