Fadli Zon: Keterangan Pemerintah Tentang Ekonomi Makro Dan Kebijakan Fiskal Terlalu Datar
REINHA.com – Wakit Ketua Umum DPR RI Fadli Zon menilai keterangan pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2019 yang dibacakan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR kemarin (18/5) terlalu datar dan kurang greget.
Padahal menurut Fadli Zon saat ini Indonesia sedang menghadapi ancaman terjadinya krisis ekonomi, dimana sekarang menurut Fadli, Indonesia masuk dalam tahap awal krisis.
“Depresiasi nilai tukar rupiah, capital outflow, serta terus terkereknya harga minyak dunia, adalah contoh beberapa situasi terkini yang akan berdampak besar bagi perekonomian kita,” ungkap Fadli.
Fadli Zon berharap pemerintah tidak terus-menurus menyalahkan faktor eksternal saat menghadapi kesulitan-kusilitan. Dalih semacam itu menurut Fadli Zon menunjukan pemerintah tak siap mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan buruk ekonomi di masa depan.
“Ketidakpastian kurs rupiah, misalnya, bukan hanya disebabkan faktor global, tapi juga karena fundamental ekonomi kita sejak lama bermasalah,” kata Fadli.
Lebih lanjut lagi Fadli Zon mengatakan defisit neraca perdagangan yang mencapai US$1,63 miliar pada April lalu merupakan angka terendah sejak tahun 2014, hal tersebut menunjukkan betapa keroposnya fundamental perekonomian Indonesia.
(Baca juga: Ini Dia Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN)
“Dalam catatan saya, sepanjang tahun 2018, hanya pada bulan Maret kemarin neraca perdagangan kita surplus,” kata Fadli.
Pemerintah saat ini juga menurut Fadli Zon lamban dalam memberi respon kebijakan moneter. Hal tersebut memperburuk situasi dalam menghadapi dinamika perekonomian global.
Fadli Zon mengatakan dalamMenteri Keuangan dalam pidatonya mengungkapkan desain APBN di tahun 2019 akan difokuskan untuk pengembangan sumber daya manusia. Ini terdengar bagus, tapi dengan catatan jika dilakukan tiga atau empat tahun lalu.
Menjelang tahun-tahun politik, fokus pada pengembangan sumber daya manusia patut dicurigai penuh degan bias populisme. Kita akan cermati rencana teknis pemerintah terkait pengembangan sumber daya manusia ini. Jangan sampai APBN kita ditunggangi oleh belanja politik, ungkap Fadli Zon
Fadli Zon juga mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah terlalu ambisius dan tidak realistis. Menghadapi dinamika global yang tak menguntungkan saat ini, pemerintah malah mematok target pertumbuhan ekonomi 5,4 hingga 5,8 persen.
Padahal, saat situasi perekonomian global belum seperti sekarang saja, pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah berhasil mencapai target pertumbuhan, apalagi sekarang?, kata Fadli Zon.
# Fadli Zon: Keterangan Pemerintah Tentang Ekonomi Makro Dan Kebijakan Fiskal Terlalu Datar
