4 Tahun Jokowi-JK, Fadli Zon: Pemerintah Gagal Mencapai Target Yang Ditetapkanya
REINHA.com – Pada tanggal 20 Oktober 2018, Presiden Jokowi genap empat tahun memerintah. Wakil Ketua DPR R1 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan salah satu cara mengukur keberhasilan atau prestasi pemerintah adalah membandingkan antara capaian kerja dan target awal yang ditetapkan pemerintah.
Secara umum, Fadli Zon menilai kinerja pemerintah sangat jauh panggang dari api, Pemerintah dinilai tidak disiplin dengan target-target yang telah ditetapkannya, sehingga capaian selama empat tahun memerintah jadi tidak mengesankan.
(Baca juga: Bangun 128 Rumah Susun Di Pondok Pesantren, Jokowi: Itu Bentuk Dukungan Pemerintah)
Berikut urain Fadli Zon mengenai kegagalan Jokowi-JK selama empat tahun memerintah, dikutip dari akun Twitter miliknya.
Hukum Dan Ham
Dalam bidang hukum dan Ham, pada bulan Januari, Majalah The Economist merilis Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017.
Indeks tersebut memaparkan penilaian tentang keberlangsungan demokrasi di setiap negara yang diukur dengan menggunakan lia variabel penilaian, yaitu (1) proses elektoral dan pluralisme, (2) keberfungsian pemerintahan, (3) partisipasi politik, (4) kultur politik, dan (5) kebebasan sipil.
Dalam indeks The Economist menyebut bahwa posisi Indonesia merosot tajam 20 puluh peringkat dari penghitungan tahun 2016. Selain itu, menurut hasil penelitian Freedom House, indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia juga mengalami kemerosotan.
Indonesia masuk dalam kategori negara dengan demokrasi bebas, namun kini menjadi separu bebas. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan data BPS yang menyebutkan skor demokrasi di Indonesia turun, dari angka 72 menjadi 70.
Hal tersebut menurut Fadli Zon merupakan sebuah capaian yang buruk sekaligus menandai kemunduran dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Ekonomi Politik
Dari sudut pandang ekonomi-politik, dalam catatan Fadli Zon ada sekitar 8 indikator penting bisa dan biasa digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi pemerintah.
Seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah, cadangan devisa, defisit anggaran, rasio utang pemerintah, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.
Jika mengunakan target yang ditetapkan pemerintah menggunakan 8 indikator diatas, maka hampir semua tidak mencapai target. Hanya satu indikator yang tercapai, yaitu tingkat inflasi, ungkap Fadli Zon.
Terkait pertumbuhan ekonomi, sejak 2014 pemerintah tidak perna menembus target yang telah ditetapkannya, baik itu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun target APBN.
Pada 2015, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN adlh 5,8%, dan target APBN 5,7%, tapi realisasinya hanya 4,8%. Pada 2016, target RPJMN 6,6%, lalu target APBN 5,1%, tetapi capaian hanya 5,02%.
Begitu juga pada 2017, target RPJMN-nya 7,1%, target APBN 5,2%, namun capaian hanya 5,07%. Hal yang sama juga akan terjadi pada 2018 ini, di mana target RPJMN mencapai 7,5%, target APBN 5,4%, namun realisasi hingga bulan September kemarin baru 5,1%.
Capaian ini menurut Fadli Zon sangat menyedihkan karena sangat jauh dibawah janji kampanye Jokowi yang mengatakan ekonomi akan meroket hingga 7 persen.
Jika kita membaca kembali RPJMN 2015-2019 yang disusun pemerintah, diaman pemerintah menargetkan pertumbuhan 8% pada tahun 2019 nanti, maka cukup jelas perhitungan ekonomi pemerintah memang tak pernah akurat kata Fadli Zon.
Utang Pemerintah
Rendahnya angka pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan melesatnya jumlah utang pemerintah dalam empat tahun terakhir.
Berdasarkan data Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, selama empat tahun jumlah utang kita melesat hingga 69,75 persen.
Pada kuartal ketiga 2014, sebelum presiden Jokowi dilantik, posisi utang pemerintah mencapai Rp. 2.601,71 triliun. Namun pada kuartal ketiga tahun ini, posisi utang tersebut telah menembus angka Rp. 4.416,37 triliun.
Dengan angka pertumbuhan utang yang mencapai 13 hingga 14 persen per tahun, dimana angka pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen, jelas menunjukkan kinerja ekonomi pemerintah sangatlah tak efisien, kata Fadli Zon.
Selain itu tidak efisien, angka-angka itu juga menunjukkan pembangunan infrastruktur tak punya dampak kemajuan ekonomi.
“Kita semua tentu sepakat pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi pembangunan infrastruktur yang ditopang oleh utang sebenarnya sangat berbahaya” kata Fadli Zon.
Apalagi lanjut Fadli Zon, infrastruktur yang dibangun pemerintah ternyata bukan public services yang bisa dinikmati gratis oleh masyarakat, tapi infrastruktur privat berbayar, seperti jalan tol dan sejenisnya.
Terkait defisit anggaran, RPJMN jelas menargetkan defisit anggaran hingga tahun 2019 harus ditekan hingga 1 persen PDB. Dalam kenyataannya, defisit anggaran kita masih terus berada di atas angka 2 persen.
Tahun lalu angkanya bahkan pernah hampir menyentuh 3 persen.
Angka Kemiskinan
Hal yang sama juga terjadi untuk soal kemiskinan. Pada Juli lalu, data BPS menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 9,82 persen, atau jumlahnya menjadi 25,95 juta orang.
Angka itu kemudian segera diklaim pemerintah sebagai angka kemiskinan terendah sejak Indonesia merdeka. Masalahnya adalah, dalam RPJMN tingkat kemiskinan yang ditargetkan pemerintah adalah 7 hingga 8 persen.
Sehingga, angka 9,82 persen itu jelas masih sangat jauh dari target. Selain itu kita perlu kritisi ukuran kemiskinan yang standarnya bukan standar internasional.
Klaim pemerintah tersebut menurut Fadli Zon bisa sangat menyesatkan, dimana kalau dilihat dari persentase angka menunjukan penurunan namun kenyataan faktualnya tidak seperti itu.
Pada tahun 1996, angka kemiskinan adalah 11,3 persen dimana jumlah penduduk miskin kala itu adalah sebesar 22,5 juta orang. Pada Februari 2018, angka kemiskinan turun menjadi 9,82 persen, tapi jumlah penduduk miskin saat itu adlah 25,98 juta orang.
Jadi, menurut Fadli Zon selama 22 tahun, jumlah penduduk miskin justru bertambah.
Nilai Tukar Rupiah
Kegagalan yang paling mencolok menurut Fadli Zon adalah terkait nilai tukar Rupiah. Dalam RPJMN 2015-2019, target nilai tukar nominal (Rp/USD) disebutkan berada di kisaran Rp12.000 per USD hingga tahun 2019.
Namun, realisasinya pada awal Oktober 2018 nilai tukar Rupiah justru rontok di atas kisaran Rp15.000. Pelemahan nilai tukar memang tak hanya dialami Rupiah. Sejumlah mata uang negara lain, khususnya emerging market juga turut melemah.
Namun, jika dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, pelemahan rupiah terbilang paling dalam sepanjang tahun ini. Thailand, misalnya, hanya melemah 0,02%, Malaysia melemah 2,74%, dan Vietnam hanya melemah 2,85%. Sementara, kita melemah hingga 12,1% sepanjang tahun ini.
Itu menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja sebagaiaman yang sering diklaim pemerintah kata Fadli Zon.
Fadli Zon pun menyimpulkan bahwa pemerintah tidak mencapai hampir seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkannya sendiri.
# 4 Tahun Jokowi-JK, Fadli Zon: Pemerintah Gagal Mencapai Target Yang Ditetapkanya
