Wiranto Dan Mendagri Australia Pimpin Pertemuan Bahas Terorisme

Wiranto Dan Mendagri Australia Pimpin Pertemuan Bahas Terorisme

Twitter @Kemenko Polhukam

REINHA.com – Menko Polhukam Wiranto bersama Mendagri Australia Peter Dutton memimpin pertemuan Sub Regional Meeting on Counter Terrorism (SRM on CT) yang diikuti oleh 9 negara peserta pada Selasa (6/11/2018).

Pertemuan ini membahas upaya negara peserta sub regional dalam memberantas tindak pidana terorisme melalui satu penguatan kerjasama yang telah ada.

(Baca juga: 7 Korban Meninggal, Buaya Di Desa Soliu Diamankan Unit Penanganan Satwa NTT)

Sembilan negara yang hadir tersebut adalah Indonesia, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Myanmar, Thailand, Malaysia dan Singapura.

Pertemuan tersebut juga mencoba merancangan program-program baru yang perlu dilakukan sehubungan dengan peningkatan ancaman terorisme yang juga menggunakan berbagai media dan cara baru, baik teknik maupun taktik.

Dimana cara dan metodologi kekerasan terorisme telah berkembang, sebagai contoh kasus terorisme yang terjadi di Surabaya, menggunakan keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak.

Menko Polhukam mengatakan “Selain gunakan teknologi yang semakin maju, mereka juga menggunakan masyarakat umum untuk melakukan satu perencanaan tindak terorisme. Oleh karena itu, salah satu upaya yang juga dibahas adalah bagaimana pemerintah bekerjasama dengan ormas sipil unutk menanggulangi terorisme itu.”

Selain itu, pertemuan juga membahas upaya penanggulangan terorisme dalam menanggapi terorisme melalui media sosial, di mana pemerintah akan bekerja sama dengan pihak-pihak swasta yang berkecimpung dalam masalah teknologi komunikasi.

Hasil pertemuan ini akan ditindak lanjuti di Jakarta Working Group, dimana para pejabat dari 9 negara akan merumuskan rencana pelaksanaan dan monitoring kegiatan-bersama secara bersama.

“Kita tidak mau nabrak regulasi masing-masing makanya ada working group, mana yang bisa kita kerja samakan mana yang tidak bisa. Kalau ada satu kesepakatan bersama dalam rangka aksi tetapi regulasinya kan beda, UU-nya beda” kata Wiranto dikutip dari akun Twitter Kemenko Polhukam RI.

Lebih lanjut lagi Wiranto mengatakan “Working group itu penting, sejauh mana UU setiap negara memayungi kegiatan-kegiatan media sosial yang kita gunakan untuk counter terrorism itu, tapi nanti platform nya sama hanya saja bobot aksinya bisa beda.”

(Baca juga: Perkuat Hubungan, Sri Mulyani Dan Menteri Keuangan Australia Tandatangani MoU)

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga mengatakan bahwa perusahaan media sosial Twitter sudah menawarkan diri untuk memberikan satu sharing hal-hal yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah. Misalnya saja memblok situs-situs yang hanya mengacaukan, dan mengandung hate speech atau hoax.

“Semua sumber-sumber medsos harus punya tanggung jawab yang sama dalam rangka melawan terorisme, itukan tidak hanya pemerintah tapi juga medsos, swasta, pengguna Twitter, Facebook, dan internet, kita harapkan punya satu tanggung jawab yang sama untuk melawan terorisme.” kata Wiranto.

Hal senada juga diungkapkan Mendagri Australia Peter Dutton. Dikatakan bahwa perusahaan media sosial juga memiliki kewajiban yang signifikan untuk membantu organisasi penegak hukum, terutama ketika pesan atau layanan yang dienskripsi digunakan dalam perencanaan teroris.

“Semua negara demokrasi dan masyarakat harus bisa merangkul medsos karena sangat penting bagi kita semua. Namun, perusahaan-perusahan itu memiliki kewajiban spesifik untuk melakukan penegakan hukum atas kasus ini” kata Dutton.

# Wiranto Dan Mendagri Australia Pimpin Pertemuan Bahas Terorisme