Moeldoko Harap HAM Bersuara Lantang Soal Peristiwa Nduga

Moeldoko Harap HAM Bersuara Lantang Soal Peristiwa Nduga

Moeldoko @Kantor Staf Presiden

REINHA.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah mengutuk keras peristiwa Nduga yang menyebabkan terbunuhnya pekerja dari warga sipil dan prajurit TNI.

“Ini bukan hanya aksi kriminal biasa. Ini aksi terorisme oleh Organisasi Papua Merdeka” kata di Moeldoko di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Rabu, 5 Desember 2018.

(Baca juga: Fadli Zon: Sikap Diplomasi Pemerintah Terhadap Isu Papua Harus Lebih Ofensif)

Panglima TNI 2013-2015 itu menyatakan, pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan keamanan di papua. Ditegaskan pula bahwa TNI dan Polri akan melindungi warga sipil asli Papua maupun pendatang dari gangguan kelompok ini.

“Pembangunan di Papua tetap dilanjutkan. Karena ini adalah upaya membuka infrastruktur daerah tertinggal yang menjadi visi Presiden Jokowi” kata Moeldoko.

Penyerangan dan pembunuhan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya pada Minggu, 2 Desember 2018, dilakukan saat mereka tengah membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Selain itu juga terjadi penyerangan terhadap pos pengamanan TNI di Distrik Mbua, Ndiga pada Senin, 3 Desember 2018 yang mengakibatkan seorang anggota TNI, Sersan Handoko, meninggal dan satu lagi terluka tembak.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap TNI dan Polri tak perlu terprovokasi dengan kejadian ini. Tetap berlaku profesional dan proporsional.

(Baca juga: Upaya Pengendalian Iklim Yang Dilakukan Indonesia Dapat Perhatian Dunia)

Moeldoko: “Jangan terpancing melakukan aksi balas dendam. Tunjukkan bahwa prajurit dan bhayangkara akan menjaga dan mengawal pembangunan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua”

Atas langkah dan tindakan yang sudah dan akan diambil oleh Pemerintah terhadap pelaku gerakan bersenjata ini, Moeldoko meminta para pihak yang selama ini melihat dari sudut berbeda untuk tidak menerapkan standar ganda.

Jika saat terjadi kekerasan dari pihak TNI lalu kelompok HAM bersuara lantang, maka pada peristiwa di Nduga, standar serupa harus diterapkan pada pelaku kejahatan kemanusiaan ini.

Moeldoko: “Jangan melihat peristiwa yang terjadi di Papua dengan sebelah mata”

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas ini menyatakan, pemerintah akan memetakan daerah-daerah mana yang tidak aman dan memerlukan penjagaan khusus.

Moeldoko: “Kami juga akan mendata perusahaan-perusahaan atau BUMN mana saja yang memerlukan pengawalan dalam melakukan pekerjaan strategisnya”

Moeldoko memaparkan, saat ini sedang dibangun jalan Trans Papua, yang khusus antara Wamena – Agats (termasuk melewati Nduga) sepanjang lebih dari 800 kilometer.

Sementara itu, PT Istaka Karya mendapat tugas untuk membangun 14 jembatan di Trans Papua, dengan 11 jembatan di antaranya sedang dalam proses pengerjaan.

Moeldoko “Nduga termasuk zona merah. Daerah simbol kemiskinan, keterbelakangan, dan rawan konflik sosial. Pemerintahan Presiden Jokowi memperhatikan benar pembangunan kawasan tertinggal di Papua”

Moeldoko menerangkan, saat ini 150 anggota TNI dan Polri digerakkan untuk memulihkan kondisi keamanan di Papua.

Moeldoko: “Kami tidak ingin orang-orang yang sedang bekerja di sana, maupun masyarakat asli Papua merasa tidak aman”

# Moeldoko Harap HAM Bersuara Lantang Soal Peristiwa Nduga