Fadli Zon: Sikap Diplomasi Pemerintah Terhadap Isu Papua Harus Lebih Ofensif

Fadli Zon: Sikap Diplomasi Pemerintah Terhadap Isu Papua Harus Lebih Ofensif

Fadli Zon bertemu warga Di Pasar Parungpanjang @FadliZon

REINHA.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengucapkan belasungkawa atas tewasnya 31 pekerja proyek jembatan di distrik Yigi, Papua. Fadli Zon mengatakan peristiwa penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terhadap 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua harus segera mendapat perhatian serius.

Sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus Papua, Fadli Zon mengecam dan meminta aparat keamanan agar bertindak tegas terhadap gerakan separatis Papua Merdeka.

(Baca juga: Sri Mulyani Perkirakan Ekonomi Global Membaik Di Tahun 2019)

Apa yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), bukan lagi sebuah tindakan kriminal.

“Ini gerakan pemberontak separatis yang melakukan aksi teror. Mereka lebih tepat disebut pemberontak, teroris, daripada kelompok kriminal” kata Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya.

Berdasarkan catatan, Fadli Zon mengatakan peristiwa penembakan yang menewaskan 31 pekerja di Papua, bukan baru kali ini saja terjadi. Dimana pada tahun 2017 bulan November terjadi penyandraan oleh separatis Papua, dan pernah terjadi penembakan 4 pekerja di wilayah Sinak, Papua.

Dari rentetan peristiwa tersebut, Fadli Zon mengatakan, perlu adanya respon tegas dari pemerintah.

“Jangan ada negosiasi lagi, sebab insiden ini sudah berulang dan banyak menimbulakan korban” kata Fadli Zon.

Pemerintah menurut Fadli Zon sejauh ini gagal menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah tertentu Papua. Dimana ada kesan, pemerintah tak berdaya atau membiarkan gerakan separatis Papua bebas merajalela, kata Fadli Zon.

Fadli Zon melanjutkan secara teknis, peristiwa ini menegaskan pentingnya pelibatan ekstra aparat keamanan di Papua. Papua memiliki medan khusus. Karena itu, pengerjaan proyek di Papua semestinya juga mendapat pengawalan keamanan ekstra.

Dalam hal ini, pemerintah bisa melibatkan TNI dalam pengawalan kegiatan pembangunan di Papua. Hal ini pernah dilakukan ketika masih ada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), kata Fadli Zon.

Selain bersenjata, gerakan separatis Papua merdeka juga gencar melakukan propaganda dan diplomasi internasional. Mereka, menyebarkan hoaks terkait pelanggaran hak asasi manusia. Dimana counter dari pemerintah sangat minimalis.

Upaya diplomasi Kelompok Separatis Papua (KSP) untuk memisahkan Papua dari NKRI dilakukan terorganisir dan sistematis. Baik di level regional Pasifik, maupun internasional.

Mulai dari penggalangan opini publik, dana, dan bahkan lobi internasional. Upaya-upaya tersebut, tentunya perlu direspon secara totalitas oleh pemerintah Indonesia. Tak bisa lagi dipandang sebelah mata.

Sebagai contoh, di Inggris mereka berhasil meyakinkan sejumlah anggota parlemen Inggris khususnya dari Partai Buruh untuk mendukung Papua Merdeka. Sementara kerja Dubes di Inggris kurang pro aktif dan tak berbuat banyak terkait isu Papua ini, kata Fadli Zon.

Sebagai catatan penting, Fadli Zon mengatakan selain dibutuhkan ketegasan tindakan aparat keamanan di lapangan, sikap diplomasi pemerintah terhadap isu Papua juga harus lebih ofensif.

# Fadli Zon: Sikap Diplomasi Pemerintah Terhadap Isu Papua Harus Lebih Ofensif