KRBF Tuntut Bupati Dan Wakil Bupati Flores Timur Mundur Dari Jabatannya

Penyerahan dokumen pernyataan sikap KRBF kepada Ketua DPRD Flores Timur

REINHA.com – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Flores Timur pada hari Kamis 9 Mei 2019.

Aksi ini merupakan aksi lanjutan, dimana sebelumnya KRBF telah melakukan aksi serupa. Aksi unjuk rasa dari ormas KRBF ini berlangsung di 3 titik, yaitu di Kejaksaan Larantuka, Polres Larantuka dan DPRD Flores Timur.

(Baca juga: Ini Cara Pemerintah Tingkatkan Pertumbuhan Pembiayaan Syariah)

Dalam aksinya di depan gedung DPRD Flores Timur, KRBF membacakan pernyataan sikap mereka, dimana KRBF menuntut Bupati Flores Timur Anton Gege Hadjon dan Wakil Bupati Agustinus Payong Boli mengundurkan diri dari jabatannya. (Lihat Videonya Disini)

Berikut pernyataan lengkap KRBF:

Mencermati berbagai perkembangan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama lebih kurang 2 tahun kepemimpinan Bupati Anton Gege Hadjon dan wakil bupati Agustinus Payong Boli, di Flores Timur saat ini, kualisi rakyat bersatu Flotim ( KRBF) menilai:

  1. Implementasi dari program visi-misi utama “Desa membangun – Kota menata” hingga saat ini hampir tidak dapat ditemukan dan bahkan seluruh proses pembangunan yang terjadi justru menimbulkan sejumlah soal yang berkaitan dengan dugaan praktik Korupsi – Kolusi – Nepotisme (KKN) yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, dan bahkan diduga kuat menyalahgunakan kewenangan.
  2. Program pembangunan infrastuktur seperti jembatan tambatan perahu (JTP) di Sagu, pembangunan air bersih di kecamatan ile boleng, pelaksanaan program hibah kepada kelompok masyarakat (selamatkan orang muda), pembangunan talud pengaman pantai di Bubu Atagamu – kecamatan Solor Selatan, antara lain menjadi bukti lemahnya proses perencanaan, pengganggaraan dan penunjukan pelaksana, sehingga hasilnya mubazir dan tidak dimanfaatkan sebagaimana tujuan pembangunannya.
  3. Pembangunan gedung baru bagi DPRD Flores Timur yang menelan dana sebesar Rp 34,9 Miliar, didugakuat menyalahi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lemah dalam perencanaan, cacat prosedural dan ditengarai menyalahgunakan kewenangan.
  4. Timbul tenggelamnya berbagai persoalan yang mencuat kepermukaan selama lebih kurang 2 tahun pemerintahan ini, semakin menjelaskan bahwa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur saat ini tidak memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mengendalikan pemerintahan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan harapan masyarakat.

Oleh karena itu, Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur dengan ini menyatakan kepemimpinan politik Bupati Anton Gege Hadjon dan Wakil Bupati Agustinus Payong Boli saat ini telah gagal mensejahterakan rakyat, dan Koalisi Rakyat Bersatu Flotim menuntut:

  1. Bupati Anton Gege Hadjon dan wakil Bupati Agustinus Payong Boli secara berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan sebagai Bupati – Wakil Bupati Flores Timur.
  2. Mendesak DPRD Flores Timur untuk sesegera mungkin memberhentikan saudara Anton Gege Hadjon dan Agustinus Payong Boli dari ajabatan mereka sebagai Bupati – Wakil Bupati Flores Timur.
  3. Mendesak dibatalkan pembangunan gedung baru DPRD Flores Timur.
  4. Mendesak Kepolisian Resort Flores Timur dan Kejaksaan Negeri Larantuka, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas berbagai dugaan Korupsi – Kolusi – Nepeotisme (KKN) dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang terjadi sebagaimana laporan dugaan yang telah disampaikan KRBF pada beberapa waktu terdahulu.

# KRBF Tuntut Bupati Dan Wakil Bupati Flores Timur Mundur Dari Jabatannya

  • 36
    Shares