Untuk Menghemat Anggaran, Fadli Zon Minta KSP Dibubarkan Karena Tidak Relevan
REINHA.com – Wakil Ketua Umum DPR Fadli Zon kembali menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kali ini Fadli Zon menyoroti tumpang tindihnya keberadaan lembaga kepresidenan, baik yang struktural maupun non struktural.
Menurut Fadli Zon, Kantor Staf Presiden (KSP) yang saat ini mendapat banyak sorotan, dinilai menjadi salah satu lembaga non struktural yang membuat kinerja pemerintah tidak efektif dan kerap melewati garis kewenangannya.
Sejak awal Fadli Zon melihat keberadaan KSP hanya menambah permasalahan organisasi pemerintahan yang belum tepat guna. Fungsinya tumpang tindih dan memboroskan anggaran negara, kata Fadli Zon seprti yang dikutip reinha.com dari akun pribadi miliknya.
(Baca juga: Tsamara Amany: Demi keadilan, Jangan Penjarakan Raja Juli Antoni)
Lebih lanjut lagi Fadli Zon mengatakan Kantor Staf Presiden (KSP) sudah sangat berpotensi “abuse of power”. Ini perlu kita dudukan secara tepat. Posisi KSP ini non struktural dan sifatnya internal.
Fadli Zon pun mengatakan tidak jarang KSP terkesan mengekspose dirinya layaknya lembaga struktural yang bersifat publik. Bahkan, kerap mengesankan posisinya lebih tinggi daripada menteri, yang berwenang mengevaluasi dan menegur menteri. Ini jelas bermasalah.
Permasalahan ini dipetakan Fadli Zon dalam dua poin;
- Posisi KSP adalah Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibentuk untuk menunjang kinerja pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden. Sementara kementerian adalah Lembaga Struktural yang menjadi bagian inti dari pemerintahan. Sehingga, secara status berbeda.
- KSP dibentuk atas dasar Perpres, yakni Perpres No.26 Tahun 2015. Sementara itu, untuk kementerian, dasar pembentukannya adalah UU, bahkan UUD 1945.
Jadi menurut Fadli Zon, baik secara status maupun dasar pembentukannya, posisi KSP di bawah kementerian. KSP harus sadar posisi, tugas, serta fungsinya.
Oleh karena itu Fadli Zon mengungkap bahwa sejak awal dirinya mendorong agar KSP termasuk Lembaga Non Struktural dibubarkan.
Sebab, dengan tugas dan fungsinya saat ini, KSP tidak saja beririsan, namun juga tumpang tindih degan lembaga struktural yang ada. Terutama dengan Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara, kata Fadli Zon.
Fadli pun menjelasakan bahwa dalam Perpres 26/2015, KSP ditugaskan untuk memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis. Dalam redaksional yang berbeda, sebenarnya tugas KSP tersebut sudah diakomodir oleh Sekretariat Kabinet.
Yaitu, melakukan perumusan dan analisis, penyiapan pendapat dan pandangan, serta pengawasan kebijakan dan program pemerintah.
Jika sudah dijalankan oleh Sekretariat Kabinet, kenapa harus ada KSP? tanya Fadli Zon di akun media sosial miliknya.
Fadli Zon pun berharap agar KSP dibubarkan karena keberadaannya tidak relevan, dan merupakan pemborosan anggaran. Dengan pembubaran KSP, maka tidak ada lagi tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga negara dan menghemat anggaran pemerintah sebesar Rp.124 miliar.
# Untuk Menghemat Anggaran, Fadli Zon Minta KSP Dibubarkan Karena Tidak Relevan
