Pertemuan DPR RI Dengan CEO WFD, Sepakati Kolaborasi Dukungan Inisiatif Keterbukaan Parlemen
REINHA.com – Bertempat di KBRI London, Kamis 16 November waktu setempat, Fadli Zon memimpin delegasi DPR RI bertemu dengan Mr. Anthony Smith, CEO Westminster Foundation for Democracy (WFD). Dalam pertemuan tersebut disepakat kolaborasi untuk mendukung inisiatif Keterbukaan Parlemen.
Delegasi DPR RI yang terlibat dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dimana dirinya didampingi Robert Jopy Kardinal (Komisi IV), Mahfudz Abdurrahman (Komisi V), H.Wilgo Zainar (Komsi XI), Faisal Muharram (Komisi III), dan Jon Erizal (Komisi XI).
(Baca juga: Fadli Zon Bertemu Dengan CEO WFD Bahas Isu Keterbukaan Parlemen)
Fadli Zon mengatakan, DPR RI telah menjalin banyak kerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Mulai dari Promoting human rights through legislative practice, Improving the House of Representatives’ legislative, budget and oversight function. Dan yang terakhir adalah kerja sama dengan GOPAC (Global of Organization of Parliamentarians Against Corruption) dan WFD dalam penyusunan Handbook for Parliamentary Members on SDGs.
Dalam kesempatan tersebut, CEO WFD Anthony Smith mengungkapkan dukungannya terhadap perkembangan parlemen Indonesia. Salah satunya, ditandai oleh deklarasi DPR RI bergabung ke dalam Open Parliament.
Upaya ini, menurut Smith, adalah sebuah langkah maju. Selain akan membuka ruang yang lebih luas bagi publik, Open Parliament juga akan meningkatkan engagement masyarakat dengan segala proses di DPR RI.
(Baca juga: Fahri Hamzah: Kontrol Gaza Dari Laut Oleh Israel Harus Dilawan)
“Kita ingin proses legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi DPR RI semakin berkualitas. Itu sebabnya, pada HUT DPR ke-73 lalu, DPR RI bersama beberapa stakeholders lainnya seperti GOPAC dan IPC (Indonesian Parliamentary Centre) melakukan deklarasi Open Parliament” kata Fadli Zon.
Dengan deklarasi ini, disertai penyusunan dokumen National Action Plan kepada Open Government Partnership, kinerja DPR RI sudah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keterbukaan global.
Meski Indonesia adalah salah satu inisiator Open Government Partnership (OGP) pada 2011, namun komitmen resmi DPR RI untuk bergabung Open Parliament, baru terjadi di tahun 2018.
(Baca juga: Tiga Hari Terjebak, Harimau Sumatera Akhirnya Berhasil Dievakuasi)
Langkah ini merupakan terobosan penting bagi pengembangan institusi DPR RI, untuk membentuk suatu pemerintahan yang tak hanya transparan dan bersih, namun juga responsif terhadap berbagai permasalahan.
Fadli Zon mencatat, saat ini telah ada beberapa negara yang mendeklarasikan keterbukaan parlemen. Seperti Parlemen Kanada pada 2012, Parlemen Perancis pada 2015, dan Parlemen Indonesia di 2018. Namun, inisiatif positif ini masih perlu dukungan yang lebih luas.
Fadli Zon yang saat ini sebagai Presiden GOPAC, menyampaikan peran aktif GOPAC dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip Keterbukaan Parlemen di berbagai forum internasional. Seperti pada forum Inter Parliamentary Union (IPU), IACC (International Anti-Corruption Conference), dan forum G20.
Atas latar belakang tersebut, DPR RI bersama GOPAC dan WFD sepakat mendorong inisiatif Open Parliament. WFD melihat melalui infrastruktur yang dimiliki GOPAC, dengan 62 national chapter, akan mempercepat bergabungnya parlemen negara-negara di dunia ke dalam Open Parliament.
Pembicaraan lanjutan Fadli Zon dengan CEO WFD Anthony Smith, mengenai teknis kesepakatan tersebut, rencananya akan dilakukan bulan Desember, bertepatan dengan kegiatan Bali Democracy Forum 2018.
Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon juga memaparkan pemilu serentak pertama di Indonesia, yang akan diselenggarakan 2019 mendatang. Pemilu 2019 akan menjadi pemilu serentak terbesar di dunia.
WFD menyampaikan harapannya, agar proses Pemilu 2019 terselenggara dengan lancar dan demokratis. Best practices di Indonesia, akan menjadi contoh bagi negara-negara lain.
Selain itu, pembicaraan juga membahas tentang peran parlemen soal pengungsi Rohingya.
# Pertemuan DPR RI Dengan CEO WFD, Sepakati Kolaborasi Dukungan Inisiatif Keterbukaan Parlemen
