Fahri Hamzah: Pak Presiden, Sudah 6 Bulan, Korban Gempa Itu Belum Mendapat Rumah Yang Bapak Janjikan
REINHA.com – Setelah memimpin rapat Timwas Bencana DPR dan mengevaluasi penanganan korban di NTB, Sulteng, Banten dan Lampung, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan janji Presiden Joko Widodo memberikan rumah kepada korban gempa belum dipenuhi.
“Pak Presiden, sudah 6 bulan, korban gempa itu belum mendapat rumah yang bapak janjikan” kata Fahri Hamzah melalui akun Twitter miliknya.
(Baca juga: Debat Pilpres Kedua, Fahira Idris Berharap KPU Sajikan Silangkan Pendapat Kedua Kubu)
Timwas Bencana DPR bersama dengan beberapa kementrian dan 4 Pemda mengadakan rapat Kerja untuk mitigasi dan penanggulangan. Pada kesempatan tersebut hadir juga BNPB, Mendagri, MenPUPR, Mensos, BAPPENAS, perwakilan dari kementrian lainnya, serta wakil dari 4 Pemda.
Janji Presiden Jokowi
Sewaktu gempa pertama menggoyang Lombok pada 29 Juli 2018. Keesokan harinya, Presiden Jokowi langsung mengunjungi korban dan menjanjikan 50 juta untuk setiap korban yang rumahnya rusak berat. Itu terjadi di tengah suasana Asian Games.
Rupanya, gempa 29 Juli, bukanlah gempa terakhir di Lombok. Ribuan kali gempa susulan, dengan empat gelombang gempa terbesarnya, menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi, ratusan ribu rumah rusak, ribuan korban luka dan meninggal.
“Tapi, Informasi terakhir yang kami himpun, hingga kemarin 22 Januari 2019, dari 216.519 rumah rusak; baru 4.429 rumah tahan gempa yang mulai dikerjakan. Itu setara dengan 2,05% dari total rumah warga yang rusak. Bayangkan, yang 98% tinggal di mana?” ungkap Fahri Hamzah.
Fahri melanjutkan dari data tersebut sangat mengecewakan, sudah 178 hari hampir 6 bulan lebih telah berlalu sejak gempa pertama. Baru 2,05% rumah yang dikerjakan, adapun rumah yang sudah selesai pengerjaannya baru 191 unit atau setara 0,08% dari total rumah rusak.
(Baca juga: Remaja Mataram Ditangkap Karena Menghina Jokowi, Cipta Panca Laksana: Adilkah?)
“Saya ingat, dulu, pembangunan rumah bagi korban gempa dijanjikan akan kelar dalam 6 bulan. Kini, 6 bulannya sudah mau selesai. Rumah yang selesai dibangun belum mencapai 1%” kata Fahri.
Lebih lanjut lagi Fahri Hamzah mengatakan bahwa bangsa kita beruntung, masih memiliki solidaritas sosial yang kuat; ribuan relawan datang, ratusan milyar dana mereka sumbangkan. Solidaritas sosial itulah yang menjadi penopang bagi korban gempa hingga mendapatkan banyak bantuan rumah tumbuh atau huntara.
Solidaritas itulah yang bekerja secara aktif di NTB, di saat negara tampak lamban, dalam menjalankan kewajibannya. Keluarga, masyarakat dan kearifan lokal masyarakat Indonesia akhirnya menjadi penopang gagalnya fungsi negara.
Masalah Penanganan Korban Gempa NTB
Apa sebenarnya masalah penanganan korban ini? Dimana BNPB mengaku telah mentransfer dana 3,515 Triliun. 156 ribu warga sudah menerima bantuan itu senilai 3,425 triliun, sebagian sisanya masih tertahan.
Jika 156 ribu warga sudah menerima dana bantuan, dengan asumsi 1 rumah untuk 1 KK, maka terdapat 60.844 rumah yang masih belum ada kejelasannya, apakah dibantu ataukah tidak.
Terlepas dari semua itu, uang yang sudah diterima masyarakat senilai 3,425 T menjangkau 156 ribu warga; namun setelah 5 bulan bencana, rumah yang baru dikerjakan hanya 4.429 unit? Setelah hampir 6 Bulan bencana, rumah yang selesai baru 191 unit?
“Apa masalahnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini yang sejak awal saya ingatkan, leadership penanganan bencana mesti kuat, birokrasi bencana mesti lugas dan ringkas, serta sistem pembiayaannya juga mesti terang benderang” kata Fahri Hamzah.
Penanganan Bencana Rumit
Setelah lima bulan lebih penanganan korban di NTB, Fahri Mengatakan jika penanganan bencana di NTB berbelit-belit, bahkan untuk pembangunan rumah tahan gempa, prosedurnya lebih rumit dari membangun rumah murah (subsidi).
Fahri Hamzah pun memaparkan beberapa contoh kerumitan (kelambanan) dalam penanganan dampak bencana di NTB. Termasuk dalam memenuhi janji rumah yang telah diumumkan dalam gegap gempita.
Misalnya, pertama, spesifikasi teknis untuk setiap bangunan memerlukan bahan dan material yang “khusus”; dan “memaksa” mobilisasi material dari luar daerah. Warga membutuhkan rumah tinggal sesegera mungkin, namun material mesti diangkut dari luar.
Contoh kedua, proses pembentukan POKMAS yang mengeksekusi belanja hunian tetap bagi warga juga panjang sekali. Per 22 Januari, POKMAS yang terbentuk baru 1.936 yang menjangkau 23.565 KK. Artinya 132.110 KK belum dikonsoloidasi membentuk POKMAS.
Setelah membentuk POKMAS pun masih ada tahapan-tahapan lain yang mesti dipenuhi, baru proses pembangunan itu bisa dijalankan.
(Baca juga: Masuk Rekor MURI, Wiranto Apresiasi Apel Siaga Bawaslu Sumsel)
“Apa sih susahnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan Pemda untuk belanja dan menggunakan sumber lokal yg ada?” kata Fahri.
Contoh ketiga, dalam 1 pokmas ada 10 – 15 KK pencairan tahap I Rp 25 juta ke masing-masing KK dan apabila 1 KK sudah mencapai 100% fisik dari dana tahap I, baru bisa dilanjutkan pencairan tahap ke II apabila seluruh KK sdh mencapai 100% . Akibatnya realisasi pembangunan menjadi lambat.
Dalam rapat konsultasi pada September 2018 yang lalu, Fahri mengatakan bahwa mereka telah merekomendasikan agar pembangunan huntara menjadi skenario sementara bagi korban, namun pemerintah pusat berkeras menolak membangun huntara yang bersumber dari APBN. Sementara prosedur bangun huntap begitu rumit.
Keluhan Masyarakat NTB
Fahri mengaku menerima banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan rumitnya proses pembangunan hunian tetap di NTB ini. Keluhan dari aparatur pemerintah daerah, dari kelompok masyarakat, dan asosiasi kepala desa.
Oleh karena itu Fahri Hamzah berharap Presiden Jokowi memperhatikan soal prosedur dan juknis pembangunan rumah ini, agar warga korban gempa bisa mendapatkan rumahnya lebih cepat. Percayalah kepada rakyat. Percayalah pada Pemda.
“Sebenarnya, masih banyak yang ingin saya sampaikan terkait kebutuhan yang melekat pada pribadi korban dan keluarganya, jaminan hidup, pelayanan dasar, sekolah, rumah sakit, konseling, rumah ibadah, dll. Belum lagi soal infrastruktur dan kantor Pemda yang rusak” tutup Fahri Hamzah mengakhir tweetnya dengan tagar #TimwasBencanaDPR.
# Fahri Hamzah: Pak Presiden, Sudah 6 Bulan, Korban Gempa Itu Belum Mendapat Rumah Yang Bapak Janjikan
