Fadli Zon: Dana Desa Adalah Mandat UU, Siapapun Presidennya Dana Desa Tetap Ada

Fadli Zon: Dana Desa Adalah Mandat UU, Siapapun Presidennya Dana Desa Tetap Ada

Fadli Zon: Dana Desa Adalah Mandat UU, Siapapun Presidennya Dana Desa Tetap Ada
Fadli Zon

REINHA.com – Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa siapa pun Presiden Indonesia, dana desa tetap akan ada. Dana desa merupakan amanat dari UU No. 6/2014 tentang Desa. Secara teori, besaran Dana desa tentu saja akan terus meningkat seiring meningkatnya besaran APBN.

Hal ini, menurut Fadli Zon perlu disampaikan kepada masyarakat terutama aparat desa, agar mereka tidak menjadi korban penyesatan informasi sekaligus korban kampanye terselung oleh pihak yang sedang memerintah.

(Baca juga: Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Pihak Yang Ingin Mendelegitimasi KPU)

“Dana desa adalah perintah UU, dana dari rakyat kembali ke rakyat, bukan dari petahana. Bagaimanapun, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petahana dalam Pilpres 2019 memang besar. Mereka bisa menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk menguntungkan dirinya” kata Fadli Zon di akun Twitternya, Jumat (11/01/2019).

Sayangnya, potensi penyalagunaan itu hanya dipagari oleh batas etika, bukan hukum, sehingga ruang kontrol menjadi sangat terbatas. Fadli Zon mengajak masyarakat Indonesia untuk berpikir kritis agar tidak termanipulasi oleh informasi dan framin menyesatkan.

Fadli Zon pun mencatat sekurang-kurangnya ada dua preseden penyesatan soal dana desa yang dilakukan pemerintah tahun lalu.

Pertama, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sebuah acara yang dihadiri oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia di Jogja Expo Center (JEC), 25 Juli 2018.

Dalam acara tersebut Mendagri menyebut dana desa adalah program dari pemerintahan era Presiden Jokowi. Dia bukan hanya menyebut dana desa sebagai inisiatif presiden, bahkan menyebutkan dana desa merupakan bantuan dari Presiden Jokowi. Pernyataan Mendagri jelas berbau kampanye dan menyesatkan.

Kedua, pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pada tanggal 24 Agustus 2018, di mana dia menyatakan jika dalam Pilpres tahun 2019 Jokowi kembali menang, maka dirinya akan memastikan, anggaran dana desa akan dinaikkan.

Hal tersebut seolah-olah mau mengatakan, kenaikan dana desa dari sebelumnya Rp60 triliun dalam APBN 2018, menjadi Rp73 triliun dalam APBN 2019, merupakan komitmen pribadi Presiden Jokowi.

Selain menumpang kampanye pada acara resmi, dua pernyataan menteri tersebut menunjukkan adanya upaya dini untuk menggunakan dana desa sebagai bahan kampanye bagi petahana dalam Pilpres 2019.

Padahal, seperti yang telah disebutkan, keberadaan dana desa dalam APBN merupakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa. Pos itu akan selalu ada, karena itu merupakan perintah undang-undang.

“Jadi, peringatan Sudara Fahri Hamzah, bahwa pencairan dana desa yang dilakukan menjelang Pemilu harus diwaspadai, memang perlu diperhatikan. Kita harus mengingatkan publik, terutama para pamong desa, bahwa dana desa akan terus ada dalam APBN, siapapun presidennya” kata Fadli Zon.

Lebih lanjut lagi Fadli Zon mengatakan bahwa sebelum Pilpres 2014 dulu, Prabowo Subianto secara rasinal pernah mengkampanyekan dana desa sebesar Rp1 Miliar untuk tiap desa.

Sebagai respon atas kampanye Prabowo, Capres Jokowi waktu itu kemudian membalasnya dengan mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1,5 miliar per desa jika dia berkuasa.

Dalam realisasinya, pemerintah Jokowi tak pernah bisa memenuhi janjinya. Pada 2015 pemerintah hanya bisa memberikan Dana Desa sebesar rata-rata Rp300-400 juta per desa.

Pada tahun 2018, pemerintah juga hanya bisa memberikan Dana Desa rata-rata Rp800 juta per desa. Tahun 2019 ini, dengan anggaran Rp73 triliun, tiap desa rata-rata hanya mendapatkan Rp900 juta.

“Jadi, di tahun terakhir kekuasaannya, Presiden Jokowi tetap gagal merealisasikan besaran dana desa yang pernah dijanjikannya. Ini harus dicatat oleh masyarakat, terutama masyarakat desa” ungkap Fadli Zon.

Belajar dari penggunaan dana desa dalam empat tahun terakhir, yang disoroti dan menjadi perhatian dari tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah isu optimalisasi pemanfaatan dana desa.

Apalagi, mandat utama UU Desa adalah mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya.

Fadli Zon mencatat, sejauh ini dana desa banyak difokuskan untuk pembenahan infrastruktur desa semata. Hal tersebut menurut Fadli Zon tidak salah, namun alokasi tersebut tidak optimal dalam mengembangkan potensi ekonomi desa.

Itulah sebabnya pemanfaatan dana desa hingga saat ini belum memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat desa.

Penilaian ini tergambar pada data laju urbanisasi dan meningkatnya gini ratio di desa. Merujuk data Menteri Keuangan, pertumbuhan urbanisasi di Indonesia saat ini sebesar 4,1 persen.

Angka tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan urbanisasi di RRC yang sebesar 3,8 persen dan India 3,1 persen. Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukan gini ratio di pedesaan pada Maret 2018 naik menjadi 0,324 dari posisi September 2017 yang hanya 0,320.

Artinya, magnet ekonomi di desa belum kuat. Lapangan pekerjaan di desa belum banyak. Potensi ekonomi belum banyak tergarap.

Itu sebabnya, dana desa seharusnya digunakan untuk memperluas lapangan kerja di desa guna mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya sesuai dengan Mandat Desa.

“Jadi, jangan semua dana publik digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak jelas dan tidak punya dampak ekonomi” kata Fadli Zon.

Sekali lagi, masyarakat perlu paham mengenai hal ini. Tidak patut dana desa, yang merupakan hak masyarakat desa, diklaim sebagai hasil kebaikan personal seorang presiden, apalagi calon presiden, tutup Fadli Zon.

# Fadli Zon: Dana Desa Adalah Mandat UU, Siapapun Presidennya Dana Desa Tetap Ada

  • 9
    Shares

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.