Dukung Sandiaga Uno, Fahri Hamzah: Cukup Satu Kartu!
REINHA.com – Fahri Hamzah mengomentari isu kesejahteraan yang diperdebatkan dalam debat Cawapres, pada hari Minggu 17 Maret 2019. Isu ini bagi Fahri merupakan isu kesehariannya sebagai Wakil Ketua DPR RI, yang mengawasi koordinasi bidang kesejahteraan rakyat.
Isu ini berkaitan dengan kartu sakti yang ditawarkan oleh Cawapres 01 dan e-KTP sebagai kartu andalan Cawapres 02.
(Baca juga: Fadli Zon: PUIC Harus Berdiri Tegas Menentang Setiap Diskriminasi Umat Muslim Dunia)
Berikut pendapat dari Fahri Hamzah mengenai isu kesejahteraan yang diperdebatkan dalam debat Cawapres pada Minggu malam.
Kalo kita cermati debat tadi malam, inti dari yang disampaikan Kyai Ma’ruf meneruskan program Jokowi –JK, lalu secara normatif berkomitmen melakukan perbaikan. Sedangkan Sandi banyak menyampaikan terobosan-terobosan kebijakan, cukup detail sekali. Kartu TakSakti vs Kartu Pamungkas EKTP.
Nampak sekali mana gagasan yang konservatif mana yang progresif. Kyai Ma’ruf masih pakai senjata lama, Kartu Tak Sakti. Persis dengan apa yang dilakukan Jokowi dalam debat capres 5 tahun lalu. Sandi lebih menekankan pada komitmen target 200 hari selesaikan masalah kesejahteraan.
Saya ambil contoh, saya sebut Kartu Tak Sakti masalah BPJS. BPJS lahir di Era SBY (UU N0.24/2011), diimplementasikan 1 Januari 2014 (akhir pemerintahan SBY). Dalam kampaye, oleh Jokowi kartu BPJS saat itu diganti dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Seolah program baru.
Jadilah seolah-olah KIS itu program hebatnya Jokowi. KIS jadi kartu sakti, dibagi-bagi waktu kampanye, jadi ladang elektabilitas. Padahal konsep dan implementasinya dilakukan pada masa SBY, pemerintah baru hanya melanjutkan. Apa akibatnya Kartu Tak Sakti vs Kartu Pamungkas EKTP?
Karena dari awal pemerintahan program BPJS ini dijadikan alat popularitas. Maka pengelolaannya pun tampak tidak terlalu diperhatikan. Selama 4,5 tahun belakangan ini pengelolaan BPJS amburadul. Tiap tahun defisit, kualitas pelayanan semakin menurun. Jadilah Kartu Tak Sakti.
Saya mendapat keluhan lapangan. Menerima audiensi dari berbagai pemangku kepentingan. Dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Perhimpunan Rumas Sakit (Persi), Perhimpunan Perawat, Apoteker dst. KIS benar-benar menjadi Kartu Tak Sakti karena kampanye.
Akar dari masalahnya satu: komitmen pemerintah Jokowi terhadap pendanaan program ini terbukti rendah. Entah karena dananya tidak ada atau bagaimana, yang pasti problem keuangan ini terjadi selama 4,5 tahun. Banyak RS mengeluh karena klaim terlambat dibayar.
Tenaga Kesehatan mengeluh karena bekerja dalam tekanan, tarif Ina-CBGs dibawah standar. Pasien banyak tak terlayani dengan baik. Dan akhir-akhir ini kualitas dan kuantitas pelayanan mulai dikurangi. Ini akumulatif yang bikin KIS jadi Kartu Tak Sakti
Pemerintah tau kok, bahwa premi BPJS yang ditetapkan selama ini jauh dari nilai keekonomian. Premi yang seharusnya 36.000, hanya ditetapkan sebesar 23.000 (PBI 92,2 juta jiwa). Jika skenario premi naik (jadi 36.000) maka negara akan menambah subsidi sekitar 15 T tiap tahun.
Nilai tersebut hampir sama dengan defisit yang selama ini dialami BPJS. Menaikkan premi harus lewat Perpres, dan ini wewenang Jokowi. Tapi, selama ini nyatanya Jokowi tidak berkomitmen menyelesaikan ini. Niatnya memang kampanye dari awal. Tidak mau ambil keputusan.
Kalo Prabowo-Sandi terpilih dan berkomitmen menyelesaikannya, tidak sampai menunggu 200 hari. Begitu APBN awal dirancang, harusnya masalah defisit BPJS selesai. Tagihan rumah sakit cepat dibayar dan semua tenaga kesehatan fokus melayani masyarakat. rakyat senang.
Solusi Sandi lebih rasional Kartu Pamungkas EKTP dibanding hanya bagi-bagi kartu. Langsung masuk jantung persoalan. Cetak kartu hanya menambah anggaran yang tak perlu. Kartu Pra Kerja kan konsep dan implementasinya sudah ada semenjak zaman Pak SBY.
Begitu pula dalam bidang pendidikan, tak perlu cetak kartu pintar untuk mahasiswa lah. Sampai saat ini program beasiswa bidik misinya Pak SBY juga masih berjalan. Dengan Kartu Pamungkas EKTP semua orang punya akses sama kepada subsidi, bukan yang dapat kartu doang.
Jangan sampai mengulang kesalahan lama, seperti yang terjadi pada BPJS, fokus sama kartu tapi problem mendasarnya malah diabaikan, tidak selesai sampai akhir periode. Sekarang, bukannya menyelesaikan masalah pada Kartu Tak Sakti itu tapi malah menjanjikan kartu baru.
Jadi, sudah betul pak Sandiaga Uno menyebut Kartu Pamungkas EKTP sebab pada dasarnya KTP dengan konsep SIN (single identity number) adalah jaminan bagi seluruh warga negara atas hak-hak mereka yang melekat; mulai hak pilih, hak kerja, kesehatan, pendidikan, dll. CUKUP SATU KARTU!
# Dukung Sandiaga Uno, Fahri Hamzah: Cukup Satu Kartu!
