Kadis PKO Flores Timur Bantah Isu Penutupan SD Katolik Kemiri Boru
REINHA.com – Sejumlah warga penyintas erupsi Gunung Lewotobi asal Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores timur (Flotim) kembali mendatangi dinas pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Flotim (Senin,21/7/2025).
Kedatangan para warga ini terkait informasi dari pihak Lembaga Pendidikan soal penutupan Sekolah Dasar (SD) Katolik Kemiri di Desa Boru secara permanen dan desakan untuk segera memindahkan siswa titipan SD Katolik Kemiri ke SD Inpres Boru dengan batas waktu. Hal inilah yang menyebabkan sekelompok besar pengurus Komite SD Katolik Kemiri dan orang tua wali murid mendatangi kantor dinas PKO untuk mengetahui kejelasan informasinya.
Pantauan media, kelompok warga penyintas erupsi langsung di temui kepala dinas PKO Flotim, Felix Suban Hoda, SS,M.Ed diruang kerjanya di dampingi jajaran dinas PKO Flotim. Tampak hadir dalam pertemuan itu Ketua Fraksi partai Gerindra DPRD Flotim, Yuven Hikon dan Wakil Ketua Komisi III DPRD Flotim, Yamin Lewar.
Warga penyintas yang diwakili Ketua Komite SD Katolik Kemiri, Martin Plue dan biarawan Pater Maksimus Seno, SVD menyampaikan kehadiran mereka karena beredar informasi yang menyebabkan keresahan.
“Informasi penutupan SD Katolik Kemiri secara permanen dan desakan untuk memindahkan anak-anak kami yang dititipkan bersekolah di SD Inpres Boru menjadi pemicu kehadiran kami disini untuk memastikan informasi yang beredar dan menyampaikan masukan kami ke Dinas PKO Flotim” ucap Martin.
Martin mengatakan bahwa kehadiran mereka di dinas PKO juga untuk memastikan agar tidak terjadi penutupan secara permanen SDK Kemiri dan pemindahan peserta didik ke SD Inpres Boru.
Dihadapan Kadis PKO dan Jajarannya disaksikan dua Anggota DPRD Flotim, warga penyintas erupsi Desa Boru menyampaikan permohonan agar Kepala BPBD Flotim mengeluarkan status lokasi SD Katolik Kemiri dari zona rawan bencana. Warga juga meminta kadis PKO Flotim untuk mengembalikan fisik lembaga SD Katolik Kemiri ke desa Boru dengan pertimbangan jumlah siswa lebih banyak berada di Desa Boru serta meminta penegasan Kadis PKO kepada Kepala Sekolah SD Inpres Boru untuk tidak memaksakan siswa SD Katolik Kemiri yang sementara di titipkan ke SD Inpres Boru untuk dipindahkan secara permanen.
Tanggapan Kadis PKO Flores Timur
Terkait informasi dan permintaan warga penyintas asal Desa Boru, Kadis PKO Flotim, Felix Suban membantah adanya isu penutupan lembaga tersebut.
“Terkait desas desus SD Katolik Kemiri kami tidak pernah mengetahui informasi tersebut termasuk tidak pernah berpikir untuk menutup lembaga tersebut” ucap Felix Suban.
Secara data lanjut Felix, total 22 lembaga pendidikan yang berada di lokasi rawan bencana dan dalam proses belajar mengajar masih tetap dalam tenda dan ruang kelas darurat. Untuk SD Katolik Kemiri terbagi dua yakni pada pos lapangan (poslap) Desa Konga bagi anak-anak dengan orang tua yang menghuni hunian sementara (huntap) dan sebagian besar lagi di titipkan ke SD Inpres Boru, beber Felix Suban.
Ditahun ajaran baru ini kata Felix, dinas PKO Flotim rencananya akan memanggil ke dua kepala sekolah untuk membicarakan terkait pengelolaan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) yang belakangan ini sering menjadi keluhan dari Kepala Sekolah SD Inpres karena penitipan siswa-siswi tanpa perhatian oprasional dari sekolah induk. Terkait dana BOS Felix menambahkan, jumlah dana BOS pada SD Katolik kemiri lebih besar bila dibandingkan dengan SD Inpres yang cuma memiliki 90 murid, jika penitipan murid tanpa perhatian dukungan dana BOS dari sekolah induk maka sekolah titipan akan kesulitan, ujar Felix Suban.
Untuk pemindahan murid dari SD Katolik Kemiri ke SD Inpres Boru belum bisa di lakukan dan bisa terjadi jika permohonan pindah dari murid untuk pindah ke wilayah jauh dari daerah rawan bencana, Tutup Felix Suban.
Tanggapan Wakil Ketua Komisi III DPRD Flores Timur
Terhadap polemik ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Flores Timur, Yamin Lewar mengatakan usulan warga penyintas asal desa Boru ini sebenarnya simpel saja.
“Permintaan untuk tidak di tutupnya SD Katolik Kemiri dan permohonan untuk anak didik yang di titipkan di SD Inpres Boru tidak dipindahkan sudah dijawab oleh kadis PKO sebagai representatif pemda Flotim”ujar Yamin Lewar.
Namun hal menarik dari polemik ini lanjut Yamin Lewar, bukan terhadap informasi penutupan SD Katolik Kemiri saja, tetapi adanya upaya pemindahan siswa-siswi ke SD Inpres Boru lantaran karena dana BOS atau minimnya dukungan dana BOS dari SD Katolik Kemiri ke sekolah titipan.
“Soal ini mungkin karena kurang diurus secara baik dan jangan sampai korbankan masyarakat” tegas Yamin.
Dalam pengelolaan pendidikan ini lanjut Yamin Lewar, perlu adanya transparansi seperti yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Flotim.
Dalam konteks ini jangan korbankan masyarakat apalagi mereka dalam situasi bencana seperti ini.
Terkait informasi pengelolaan dana BOS SD Katolik Kemiri perlu disikapi oleh dinas PKO, harap Yamin Lewar.
Soal keberatan lembaga pendidikan yang menerima titipan siswa-siswi tanpa dukungan pihak sekolah induk semestinya sudah harus menjadi rujukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Flotim dan Aparat Penegak Hukum di Flotim karena ini bisa menjadi dugaan kesalahan pengelolaan jika di biarkan berlarut larut, tutup Yamin lewar.**(BM)
# Kadis PKO Flores Timur Bantah Isu Penutupan SD Katolik Kemiri Boru
