“Ketakutan pada Sebuah Nama: 13 Miliar yang Dikubur Bukan di Tanah, Tapi di Dendam Politik”
Sebuah Catatan Dari Diskusi Kemarin
Malam itu, suasana warung kopi terasa hangat oleh obrolan, meskipun topiknya cukup panas, setelah saya membagikan kalimat dari Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, “Dengan watak banteng yang merah matanya dan putih mulutnya, simbol amarah terhadap ketidakadilan sekaligus kesucian dalam membela rakyat, …” Seorang Kepala Desa, yang sejak awal saya tahu posisinya sudah sangat subjektif terhadap Bupati Flores Timur ke-11, kembali melontarkan pertanyaan yang sudah saya duga.
“Amarah terhadap ketidakadilan? Apa kabar BSC?”
Saya hanya tersenyum kecil. Lagi-lagi BSC dijadikan kambing hitam. Setiap kali ada kelompok kritis yang mengkritisi Bupati petahana, nama itu langsung diangkat. Seperti pisang goreng yang digoreng ulang hingga kering.
Lalu seorang tokoh masyarakat, yang pengalamannya di bidang pembangunan infrastruktur sudah tidak perlu diragukan lagi, menyela dengan pertanyaan yang lebih mendasar:
“Mungkin ada yang tahu mengapa BSC tidak dilanjutkan?”
Saya mengambil napas. Lalu menjawab dengan lembut, meskipun dalam hati ada gerutu kecil.
“Ruas jalan yang sudah dikonsepkan dengan hotmix saja diubah ke rabat beton, apalagi ini?”
Mereka diam. Saya lanjutkan.
“Padahal BSC itu sarana vital bagi masyarakat. Tapi saya berpandangan, pembangunan tidak dilanjutkan karena nama yang digunakan sangat identik dengan pemimpin sebelumnya.”
Mata saya menatap satu per satu peserta diskusi.
“Coba kalau namanya diganti, besar kemungkinan akan dilanjutkan.”
Saya sengaja menggantung kalimat itu. Biar mereka berpikir. Bukan soal gagal atau tidak. Tapi soal keberanian untuk melanjutkan warisan, meskipun warisan itu berasal dari lawan politik.
——
Lalu si Kades melontarkan pertanyaan yang sudah saya nantikan, dengan nada yang mulai sinis.
“Itu masuk kategori gagal, Ka, bukan e..?”
Dia mencoba menggiring. Membangun narasi kegagalan. Tapi saya tidak akan membiarkan itu terjadi.
“Bukan e…” jawab saya tegas.
“Terus kenapa tidak selesai? Saya lihat desainnya megah dan mewah, tapi kenapa tidak selesai?”
Sebelum saya sempat menjawab, tokoh masyarakat menyela.
“Soal nama BSC sebenarnya bukan nama stadion. Breun Sport Center pada dasarnya pusat olahraga yang terdiri dari stadion, kolam renang, GOR, dan asrama atlet. Stadionnya sendiri belum punya nama. Kenapa takut dengan sebuah nama?”
Saya mengangguk dalam hati. Itu poin penting. Ketakutan pada nama telah mengubur mimpi besar rakyat Lewolere.
Si Kades tak menyerah.
“Kalau desain stadionnya 85 miliar, mengapa pemerintahan setelah BREUN tidak mengalokasikan lagi dana untuk pembangunan selanjutnya?”
Lalu dia sendiri yang menjawab pertanyaannya. Sebuah taktik klasik.
“Dana fisik yang dianggarkan saat periode BREUN kurang lebih 13 miliar. Setelah itu tidak dianggarkan lagi. Masa bangunan 85 miliar baru dialokasikan 13 miliar diharapkan bisa selesai?”
Dia tertawa kecil. Tawa yang mencoba membangun logika bahwa ini semua adalah kegagalan.
Tapi tokoh masyarakat kembali memukul balik.
“Pernah tahu perhitungan teknisnya? Kalau seandainya bermasalah, kenapa tidak dipermasalahkan? Apa yang dikerjakan kontraktor adalah hasil perencanaan konsultan. Kita tidak bisa mempersoalkan fisik bangunan kalau semua sudah sesuai gambar dan RAB.”
Saya tersenyum. Nah, ini dia.
“Semoga dia paham dengan penjelasan ketua ini,” ujar saya sambil berdiri. “Saya keluar dulu, Ketua. Mau dengerin lagu ‘Benga Olha’ sambil ngopi.”
Saya pura-pura keluar, tapi telinga saya tetap di sana.
——-
Tokoh masyarakat melanjutkan, seperti seorang guru yang sabar mengajari murid yang keras kepala:
“Semoga ada orang atau kelompok yang serius mempersoalkan hubungan antara biaya yang sudah dikeluarkan dan fisik yang terbangun. Sehingga menjadi terang benderang mengapa stadion di Lewolere tidak dilanjutkan. Karena memang belum sempat dilanjutkan, bukan karena bermasalah. Sampai saat ini tidak ada satupun alasan pasti terkait penghentian pembangunan itu.”
Si Kades menyela cepat.
“Dan itu yang menjadi simbol kegagalan masa lalu yang selalu menjadi misteri.”
Dia kembali menyelipkan kata gagal. Seperti seorang salesman yang ngotot menjual produk.
“Sepertinya belum bisa disimpulkan sebagai kegagalan masa lalu,” potong tokoh masyarakat. “Tapi sebagai sebuah misteri, barangkali. Untuk bangunan dengan dana besar, harus dilakukan secara bertahap. Pertanyaannya: apakah yang harus disalahkan? Bupati yang meletakkan pondasi, atau bupati yang tidak mau melanjutkan pembangunan?”
Saya tidak tahan. Dari luar, saya berseru:
“Semakin dijelaskan, semakin dia tidak paham, Ketua. Karena posisinya sudah subjektif terhadap pemimpin sebelumnya.”
———
Si Kades berusaha mengalihkan.
“Melanjutkan atau tidak tergantung kemendesakan. Tahun ini ada anggaran untuk peningkatan stadion Ile Mandiri. Jika saat itu 13 miliar dialokasikan ke Ile Mandiri, barangkali Flotim sudah punya stadion kebanggaan. Daripada paksa diri bangun baru tapi mangkrak.”
Saya hampir tertawa. Logika yang dipaksakan.
Tokoh masyarakat kemudian menjelaskan fakta penting:
“Tanah stadion Ile Mandiri bukan aset Pemda Flores Timur. Sangat naif kalau Pemda membangun di tanah yang bukan miliknya. Selain itu, membangun fasilitas besar di jantung Kota Larantuka akan menimbulkan kemacetan dan masalah parkir.”
Lalu pertanyaan pamungkas dilontarkan:
“Mengapa dana untuk tribun di Ile Mandiri tidak digunakan untuk melanjutkan pembangunan stadion di Lewolere?”
Si Kades mulai kehilangan arah.
“Flotim sedang kondisi fiskal tidak stabil. Itu bukan kebutuhan dasar rakyat. Hanya keinginan musiman.”
Tokoh masyarakat menghela napas.
“Saya tidak memaksakan anggaran. Kita hanya diskusi tentang aset Pemda yang sudah dibangun tapi tidak berfungsi. Terkait 13 miliar itu sudah jadi fisik, jadi tidak perlu terus berandai-andai. Mari fokus pada Flores Timur tanpa melihat siapa pemimpinnya. Membangun lalu menyesal menandakan membangun tanpa berpikir. Tiba masa, tiba akal.”
———-
Kesimpulan Saya
BSC tidak dilanjutkan bukan karena gagal secara teknis. Bukan karena bangunan rubuh. Bukan karena korupsi. Bukan karena desainnya jelek.
BSC tidak dilanjutkan karena namanya salah di mata rezim berikutnya.
Padahal rakyat Lewolere sudah melepaskan tanah mereka. Pembebasan lahan sudah selesai dengan uang negara. Perencanaan sudah matang. Konsultan sudah bekerja. Kontraktor sudah membangun sesuai spek. Tahap pertama sudah berjalan.
Lalu berhenti. Tanpa alasan teknis. Tanpa audit. Tanpa kejelasan.
Sementara di tempat lain, di atas tanah yang bukan milik Pemda, tribun dibangun. Ironis.
Si Kades mungkin tidak akan pernah puas. Karena baginya, kata “gagal” adalah narasi yang nyaman. Nyaman untuk menutupi ketidakmauan melanjutkan. Nyaman untuk membenarkan dendam politik. Nyaman untuk membuat rakyat lupa bahwa 13 miliar rupiah bukan hilang karena kebobrokan kontraktor, tapi karena kebobrokan keberanian moral.
Penutup
Maka saya bertanya kepada Anda yang membaca:
Siapa sebenarnya yang gagal?
- Bupati yang meletakkan pondasi di tanah yang sudah dibeli negara?
- Bupati berikutnya yang memilih membangun di tanah orang lain lalu berhenti di tengah jalan?
- Atau kita semua yang diam ketika sebuah nama dijadikan alasan untuk mengubur mimpi?
Saya tidak sedang membela siapa pun. Saya hanya bertanya: Berapa banyak lagi BSC yang akan terbengkalai hanya karena kita takut pada nama?
Lewolere menunggu jawaban.
Bukan dari saya. Bukan dari Kades itu. Tapi dari mereka yang punya kuasa untuk melanjutkan atau terus memilih lupa.
———
Tulisan ini bukan untuk membenci. Tapi untuk mengingatkan bahwa tanah rakyat, uang rakyat, dan mimpi rakyat tidak boleh jadi korban dari politik yang lupa diri.
Penulis: Kristoforus Kabelen (Wakil Ketua Bid. Jaminan Sosial dan Hukum DPC PDI Perjuangan Kab. Flores Timur
