REINHA.com – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan dugaan pelanggaran HAM yang dialami lebih dari satu juta masyarakat muslim etnis Uighur di China harus mendapat perhatian serius.
Fadli Zon mengecam dan mendesak pemerintah Indonesia untuk bersuara membela muslim Uighur di Xinjiang yang sedang mengalami pelanggaran HAM.
(Baca juga: Suara Misterius Di Langit Pantura, Suara Apakah Itu?)
Dari pemberitaan media internasional, perlakuan diskriminatif dan tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tapi sayangnya belum ada negara-negara muslim, termasuk Indonesia, yang berani mengecam tindakan pemerintah China, kata Fadli Zon.
Fadli Zon pun mengatakan walaupun diberikan status otonomi, faktanya penduduk muslim di Xinjiang justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.
Berdasarkan hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch yang dikeluarkan pada Agustus lalu, sekitar dua juta warga Uighur ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang.
Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa dakwaan. Bahkan, penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.
Melihat kenyataan tersebut, Fadli Zon berharap agar pemerintah Indonesia bersuara. Hal itu dikarenakan Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, yang tentu saja mempunyai tanggung jawab moral lebih, atas nasib jutaan muslim Uighur.
Dalam Universal Periodic Review di UN November lalu, Fadli mengatakan sebenarnya masyarakat berharap ada suara tegas dari pemerintah Indonesia. Namun sikap tersebut sama sekali tidak tercermin dalam pernyataan perwakilan pemerintah Indonesia.
Padahal apa yang dialami muslim Uighur bukan hanya sekedar diskriminasi agama, namun juga sudah suatu tindak pelanggaran HAM.
Menurut Fadli Zon, kerja sama ekonomi yang sedang dijalin Indonesia dengan China, tidak bisa menjadi alasan Indonesia untuk tetap diam atas nasib jutaan muslim Uighur yang teraniaya.
“Politik luar negeri kita menganut prinsip bebas aktif. Sikap Indonesia jelas tidak bisa didikte oleh siapapun. Termasuk oleh China” kata Fadli Zon.
Selain sebagai negara muslim terbesar di dunia, menjaga ketertiban dunia merupakan mandat konstitusi. Mandat konstitusi tak bisa dijalankan hanya dengan bersikap netral atau pasif saja. Harus ada ketegasan.
Fadli Zon pun mengatakan bahwa dirinya melihat pemerintah Indonesia mempunyai modal melakukan upaya persuasif terhadap China. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena ada kedekatan hubungan pemerintah sekarang dengan RRC.
“Apalagi sejumlah elite di lingkaran pemerintah saat ini memiliki hubungan yang baik dengan elite pemerintah di China. Semestinya ini menjadi modal tambahan bagi Indonesia untuk bersikap lebih aktif membebaskan jutaan muslim Uighur yang saat ini ditahan di political camp di Xinjiang” kata Fadli Zon.
# Mengenai Muslim Uighur, Fadli Zon Harap Pemerintah Indonesia Bersuara
