Di Hari HAM, Fadli Zon: Kebebasan Sipil Di Indonesia Terancam
REINHA.com – Di hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2018, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan penegakkan HAM di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak mengalami banyak kemajuan.
“Selama empat tahun pemerintahan Jokowi, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, serta kebebasan sipil, justru kian meningkat” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya.
(Baca juga: Fadli Zon: Pemberantasan Korupsi Indonesia Jalan Di Tempat)
Mengacu pada data Amnesty International, Majalah The Economist, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
Terancamnya kebebasan sipil merupakan salah satu faktor yang paling menentukan kemerosotan HAM dan tingkat demokrasi Indonesia.
“Kemunduran dalam soal kebebasan sipil tersebut telah membuat status kita, menurut Freedom House, turun status, dari sebelumnya tergolong sebagai negara ‘bebas’ (free), kini menjadi negara ‘bebas sebagian’ (partly free) di tahun 2018” ungkap Fadli Zon.
Hal ini dipandang politisi Partai Gerindra tersebut sebagai sebuah kemunduran yang agak memalukan. Sebagai pembanding pada waktu bersamaan, negara Timor Leste mengalami penaikan peringkat dari ‘partly free’ menjadi ‘free’.
Para pengamat yang partisan, biasanya hanya menyebut faktor menguatnya intoleransi atau menguatnya politik identitas di tengah masyarakat sebagai penyebab mundurnya peringkat demokrasi Indonesia.
Fadli Zon pun mengatakan bahwa data lembaga-lembaga internasional, konsisten dengan data yang dimiliki BPS (Badan Pusat Statistik). Meski secara umum tahun ini angka BPS menyebut skor Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan, tapi variabel kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat justru menurun.
Dalam hal ini Fadli Zon memberi contoh, kasus Ahmad Dhani dan Habib Bahar Smith, dimana menurut Fadli Zon, kasus tersebut melengkapi penindasan terhadap hak sipil dan hak-hak dasar lain dalam berdemokrasi.
Lebih lanjut lagi Fadli Zon mengatakan, jika diperiksa, maka variabel yang mengalami penurunan tersebut adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independen.
(Baca juga: Terisolasi 5 Tahun, Gajah Liar Aceh Berhasil Ditranslokasi)
“Jadi, jika selama pemerintahan Jokowi masyarakat mengeluhkan adanya persekusi terhadap ulama yang kritis, adanya upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan pemerintah, semua itu adalah bukti dari perampasan terhadap kebebasan berpendapat” kata Fadli Zon.
Fadli Zon pun mengatakan bahwa selama ini pemerintah memang terlalu mementingkan agenda pembangunan infrastruktur dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM.
“Celakanya, pembangunan infrastruktur itupun lebih banyak didominasi oleh pembangunan jalan tol, yang hanya melayani konsumen tertentu, sehingga gagal menghadirkan keadilan ekonomi. Jangan lupa, keadilan ekonomi adalah bagian dari HAM” kata Fadli Zon.
BPS November lalu merilis data statistik bagaimana perekonomian Indonesia saat ini masih didominasi oleh Pulau Jawa. Hal itu ditunjukkan dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia yang mencapai 58,57%, padahal tahun lalu angkanya 58,49%.
“Artinya, Pemerintah tidak berhasil mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Pada saat bersamaan, kontribusi ekonomi daerah-daerah lain justru turun. Tahun lalu kontribusi Sumatera masih 21,66%, tahun ini turun menjadi 21,53%” ungkap Fadli Zon.
Hal itu juga terjadi dengan Kalimantan, dimana kontribusinya menurun dari 8,20% menjadi 8,07%.
Jadi, menurut Fadli Zon, terkait dengan HAM, bukan hanya faktor kebebasan sipil saja yang mengalami kemunduran, namun keadilan ekonomi juga mengalami kemunduran.
“Jangankan menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu, untuk mengusut kasus Novel Baswedan saja pemerintahan saat ini tidak mampu. Ini sebaiknya dijadikan catatan oleh kita untuk memperbaiki kondisi HAM di masa mendatang” kata Fadli Zon.
# Di Hari HAM, Fadli Zon: Kebebasan Sipil Di Indonesia Terancam
