Fadli Zon: Penghargaan Kemerdekaan Pers Untuk Jokowi Sangat Ironis, Seharusnya Pers Prihatin
REINHA.com – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengomentari pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Presiden Joko Widodo, pada puncak peringatan Hari Pers Nasional, yang diselenggarakan di Surabaya hari ini, 9 Februari 2019.
Fadli Zon mengatakan hal tersebut sangat ironis, dimana seharusnya membuat insan pers merasa prihatin.
(Baca juga: Isu Saracen, Fahri Hamzah: Biang Keroknya Sudah Ketahuan “Ya Tangkap Dong”)
“Penghargaan terjadi di tengah kembali maraknya fenomena “blackout” untuk berita-berita yang dinilai bisa merugikan penguasa, seperti berita Reuni Alumni 212” kata Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya.
Selain itu, masih hangat pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah. Penghargaan kepada Jokowi itu memang pantas dikritik.
Perlukah pers menjilat pada kekuasaan yang seharusnya mereka kontrol dan awasi?
“Kita semua perlu menyadari bahwa institusi pers bukan hanya mewakili para pekerja pers atau pemilik industri media semata, melainkan juga mewakili suara dan kepentingan publik” ungkap Fadli Zon.
Pers adalah penyambung lidah publik. Itu sebabnya dalam kajian demokrasi atau ilmu politik, pers selalu mendapatkan atribut yang istimewa. Pers jangan terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal.
Sebagai penyambung lidah publik, tentunya jadi memprihatinkan ketika sebagian pers hari ini, lebih banyak hadir sebagai brosurnya penguasa, dan bukannya sebagai ‘watch dog’ yang mengawasi jalannya pemerintahan.
“Ini pula saya kira yang telah membuat kenapa kepercayaan publik kepada media-media mainstream kemudian cenderung melemah dan sumber informasi jadi beralih hampir sepenuhnya kepada “jurnalisme warga” yang ada di media sosial” kata Fadli Zon.
Hari ini, ancaman terbesar terhadap kemerdekaan pers mungkin tak berasal dari penguasa, melainkan dari sikap partisan insan pers itu sendiri. Apalagi ketika pemilik media menjadi penentu arah redaksi pemberitaan.
“Sehingga kita tak mendapat liputan berimbang (cover both sides). Jika ini terjadi, tentu saja merupakan sebuah kerugian bagi perkembangan pers dan demokrasi kita” kata Fadli Zon.
Itu sebabnya pada peringatan Hari Pers Nasional ini, kita berharap agar pers di tanah air bisa mengingat kembali khittahnya sebagai ‘fourth estate’, alias pilar keempat demokrasi.
“Di tengah-tengah banyaknya persoalan yang membelit pilar demokrasi lainnya, kita berharap agar pers tak kehilangan fungsi sebagai alat kontrol kekuasaan. Tugas pers memang bukanlah menyanjung-nyanjung pemerintah, tapi mengawasi mereka” tutup Fadli Zon.
# Fadli Zon: Penghargaan Kemerdekaan Pers Untuk Jokowi Sangat Ironis, Seharusnya Pers Prihatin
