Fadli Zon: Pasca Bencana Di Sulawesi Tengah, Banyak Warga Masih Bertahan Di Tenda Darurat
REINHA.com – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan dalam lima bulan pasca bencana gempa, likuifaksi dan tsunami di Palu Sulawesi Tengah, masih banyak warga bertahan di tenda-tenda darurat dengan fasilitas minim.
Hal tersebut Fadli temukan dalam kunjungannya pada hari ini, Senin 25 Februari 2019, di daerah Petobo dan Balaroa, selain itu Fadli Zon juga melihat lokasi pengungsian dan hunian sementara (huntara) secara langsung.
(Baca juga: Panglima TNI Terjun Langsung Ke Lokasi Karhutla)
Melalui akun Twitternya Fadli Zon mengatakan, masih ada masyarakat yang tinggal di tenda-tenda darurat. Hal ini karena pembangungan hantura yang ditargetkan belum tuntas dikerjakan. Dimana target seharusnya selesai pada tanggal 28 Desember 2018.
Pembangunan hantura ini menurut Fadli Zon perlu dipercepat karena butuh waktu masyarakat yang jadi korban untuk pindah ke lokasi hunian tetap (huntap). Fadli Zon menambahka kawasan Duyu yang akan dijadikan lokasi huntap, masih dalam pengerjaan tahap awal.
Dalam kunjungannya tersebut Fadli Zon mencatat temuanya dilapangan, dimana baru 400an unit hantura yang selesai dikerjakan oleh PUPR dari target 1.200 unit huntara. Dari 400-an unit yang selesai, itupun baru sebagian yang sudah bisa ditempati.
Selain itu, sebagian hantura belum teraliri listrik. Keterlambatan ini menurut Fadli membuat hidup para korban bencana semakin sulit, dimana pada saat yang sama mereka juga masih mengalami trauma berat.
Warga di tenda darurat juga kerap kekurangan air bersih. Kondisinya secara umum masih jauh dari layak.
Fadli Zon pun mengatakan bahwa pembangunan huntara ini sudah sangat mendesak. Sebab masih banyak agenda pasca bencana lainnya, seperti kepastian dana stimulan, misalnya.
“Direncanakan ada dana stimulan sebesar Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rusak ringan. Kepastian dana ini perlu diperjelas oleh pemerintah pusat. Sebab yang memiliki wewenang untuk mencairkannya adalah pemerintah pusat” kata Fadli Zon.
Keterlambatan ini menurut Fadli Zon sangat memprihatinkan, dimana selama ini kita mendengar pemerintah pusat telah bergerak cepat. Tapi faktanya belum demikian. Penanganan bagi para korban bencana, jelas tak bisa dilepaskan sepenuhnya kepada Pemerintah provinsi, kata Fadli.
Hal ini tak seharusnya terjadi, jika pemerintah punya perencanaan serius dalam aspek manajemen dan anggaran.
Lebih lanjut lagi Fadli Zon mengatakan bahwa Indonesia yang berada pada tingkat kerawanan bencana tinggi, politik anggarannya seharusnya bersifat preventif terhadap penanganan bencana. Tapi sayangnya tak demikian.
Berdasarkan nota keuangan 2019, alokasi anggaran untuk BMKG, misalnya, Rp1,75 triliun. Angka itu memang naik 9,37 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Namun angka itu jauh di bawah anggaran yang diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun.
Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp2,69 triliun, namun anggaran yang dialokasikan hanya Rp1,70 triliun. Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp2,56 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,45 triliun.
Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yang terkait dengan monitoring dan ‘early warning system’ kebencanaan. Sistem penanganan kebencanaan kitapun jadi lemah”.
Hal yang lebih perihatin dialami oleh BNPB Indonesia. Pada 2018 BNPB mendapatkan anggaran sekitar Rp 700 miliar. Namun di 2019 ini, turun menjadi Rp 610 miliar. Di satu sisi ancaman bencana meningkat, tapi dukungan anggaran bencana menurun.
Penurunan ini membuktikan bahwa politik anggaran kita memang didesain untuk tidak mendukung penanggulangan bencana di tanah air, kata Fadli Zon mengakhir tweetnya.
# Fadli Zon: Pasca Bencana Di Sulawesi Tengah, Banyak Warga Masih Bertahan Di Tenda Darurat
