Fadli Zon: Kebijakan Ekonomi Harus Berorientasi Pada Kesejahteraan Petani

Fadli Zon: Kebijakan Ekonomi Harus Berorientasi Pada Kesejahteraan Petani

REINHA.com – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum HKTI, Fadli Zon mengucapkan selamat ulang tahun ke-46 kepada HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Fadli Zon mengungkap keprihatinannya kepada kondisi kesejahteraan petani lima tahun terakhir.

HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) genap berusia 46 tahun. HKTI didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta. Organisasi ini merupakan hasil fusi dari organisasi tani yang ada di Indonesia pada saat itu. Di usia yang ke-46, HKTI menjadi organisasi tani tertua di Tanah Air.

(Baca juga: Gerakan “Indonesia Bersih” Upaya Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah)

“Sejak awal pendiriannya, HKTI dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional. Itu sebabnya kami sangat prihatin dengan kondisi kesejahteraan petani lima tahun terakhir” tulis Fadli Zon diakun Twitter miliknya.

Menurut catatan HKTI, Nilai Tukar Petani (NTP) cenderung stagnan. Pada 2014, NTP tahunan ada di angka 102,03. Empat tahun kemudian, pada 2018 kemarin, angka itu berubah menjadi 102,39.

Jika dilihat dari sisi NTP, empat tahun terakhir bisa dikatakan tidak ada pergeseran sama sekali, kata Fadli dalam lanjutan tweetnya. Apalagi jika dibandingkan dengan data NTP bulanan. Pada bulan Oktober 2014, angka NTP sebesar 102,87. Tapi pada Maret 2019 kemarin, angka NTP kita “cuma” 102,73, tulis Fadli Zon.

Fadli Zon pun mengatakan bahwa angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan petani beberapa tahun terakhir tidak mengalami peningkatan.

“Ini sangat memprihatinkan, mengingat jumlah petani kita masih cukup besar. Bahkan, ada kecenderungan jumlah rumah tangga petani kian bertambah” kata Fadli Zon.

Berdasar Survei Pertanian antar Sensus (SUTAS) pada 2018, misalnya, BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat terdapat 27,22 juta rumah tangga usaha pertanian yang jumlah anggota rumah tangganya mencapai 98,31 juta jiwa.

Jika dibandingkan dengan data 2013, telah terjadi peningkatan jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) sebanyak 1.471.506 rumah tangga petani. Sebagai catatan, jumlah RTUP pada 2013 hanya sebesar 25.751.267.

Peningkatan jumlah rumah tangga petani tersebut tentu saja perlu mendapat perhatian Pemerintah. Mengingat, peningkatan jumlah rumah tangga petani tersebut ternyata ditandai juga oleh peningkatan jumlah petani gurem, yaitu petani penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar.

Berdasarkan data BPS, jumlah petani gurem bertambah sebanyak 1.560.534 rumah tangga petani, dari sebelumnya 14.248.864 (2013) menjadi 15.809.398 (2018). Artinya, 58,07 persen rumah tangga petani atau lebih dari separuhnya, tergolong sebagai petani gurem.

Angka-angkat itu jika dilihat per wilayah, angka bisa lebih buruk lag, kata Fadli. Di wilayah Jawa dan Bali, misalnya, persentase petani gurem mencapai 78,66 persen. Di Jawa Tengah angkanya bahkan mencapai 80,80 persen.

Berdasarkan gambaran diatas, menurut HKTI kebijakan ekonomi masa mendatang haruslah bertolak dari fakta-fakta yang ada.

Ada lebih dari 35 juta petani, maka degan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,2 persen per tahun, yang artinya jumlah konsumen pangan kita terus membesar, isu petani dan pertanian mestinya mendapat prioritas penting pemerintah.

Fadli Zon mengatakan dirinya merasa ganjil, dengan sikap pemerintah sekarang yang lebih suka membicarakan Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital ketimbang masalah petanian.

Menurut Fadli Zon pemerintah seharusnya mencatat perekonomian Indonesia telah “disubsidi” para petani yang jumlahnya sekitar 35 juta orang. Mereka terus berproduksi meski nilai tambahnya stagnan.

Untuk membangun pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani juga diperlukan perlindungan dan pemberdayaan. Jaminan kepastian harga komoditas pertanian (harga dasar dan harga tertinggi) serta jaminan terserapnya hasil produksi pertanian menjadi hal yang mendesak dilakukan pemerintah.

Selain itu juga jaminan ketersediaan benih dan pupuk yang berkualitas, harga terjangkau, dan tersedia. Pemberdayaan kemampuan dan ketrampilan petani juga harus ditingkatkan melalui penyuluhan yang mengikuti perkembangan zaman dan kontinu.

“Ini mensyaratkan penyuluh dan kelembagaan penyuluh yang kuat dan memadai. Tanpa penyuluh dan penyuluhan, petani niscaya tertinggal dan tak berkembang ketrampilannya” ungkap Fadli Zon.

Hal lain, Reforma Agraria yang merujuk pada redistribusi lahan bukan sertifikasi lahan harus segera dilakukan. Pembangunan infrastruktur harus memprioritaskan bidang yang terkait secara langsung dengan petani dan pertanian.

Juga hubungan dagang degan luar negeri, perhitungkan dampaknya bagi petani. Itu yang seharusnya diproritaskan Pemerintah, kata Fadli Zon.

# Fadli Zon: Kebijakan Ekonomi Harus Berorientasi Pada Kesejahteraan Petani