“Tutu Koda” Public Campaign PN Larantuka Menuju Zona Integritas
“Tutu Koda” Public Campaign PN Larantuka Menuju Zona Integritas
REINHA.com – Sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Larantuka dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, Pengadilan Negeri Larantuka bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (LPPL RSPD) Flores Timur dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur untuk melakukan siaran radio dengan tema public campaign menuju zona integritas dalam segmen “tutu koda” yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya “berbincang”.
Perbincangan yang disiarkan oleh RSPD dengan pembicara David F.A. Porajow, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Larantuka bersama hakim-hakim Pengadilan Negeri Larantuka M. Irfan Syahputra, S.H. dan Bagus Sujatmiko, S.H. yang membahas tentang pembangunan zona integritas di pengadilan negeri larantuka untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih yang terus diupayakan dengan berpedoman pada panduan pembangunan zona integritas yang memberikan 6 indikator area pembangunan yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Materi yang disampaikan fokus pada informasi kegiatan pembangunan zona integritas dan fungsi penguatan pengawasan sebagai ujung tombak pencegahan dan penanggulangan praktik KKN dan Gratifikasi. Dalam penguatan pengawasan, PN Larantuka tidak hanya melakukan pengawasan internal saja, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi melalui instrumen pengaduan yang telah disediakan secara online ataupun offline, baik itu pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik ataupun pengaduan terkait dugaan praktik KKN dan Gratifikasi.
“Sebagai informasi, hasil survei indeks persepsi korupsi PN Larantuka pada periode survei akhir tahun 2021 mendapatkan nilai 4 dengan predikat bersih, dan berdasarkan survei indeks kepuasan masyarakat juga mendapatkan nilai 3,69/99,3 dengan predikat sangat baik” kata M. Irfan Syahputra, S.H. selaku hakim dan koordinator ZI area penguatan pengawasan di Pengadilan Negeri Larantuka.
Selain itu, kata David F.A. Porajow, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Larantuka selaku Pembina Pembangunan Zona Integritas PN Larantuka, penguatan pengawasan dengan melakukan monitoring kegiatan “core business” yaitu persidangan juga dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan Panitera yang berkoordinasi dengan hakim pengawas Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP). Sehingga semaksimal mungkin kendala dalam persidangan bisa dicegah, misalnya kendala berkas perkara yang belum diupload dalam SIPP bisa langsung dimonitor melalui aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) oleh ketua pengadilan atau panitera dan hakim pengawas SIPP.
Oleh karena itu, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Larantuka, khususnya di sektor penguatan pengawasan, kami berharap masyarakat pencari keadilan semakin percaya dengan lembaga peradilan dan juga mau berkontribusi untuk mengawasi lembaga peradilan demi mewujudkan lembaga peradilan yang agung dan bersih, kata David F.A. Porajow, S.H., M.H.
# “Tutu Koda” Public Campaign PN Larantuka Menuju Zona Integritas